Oleh: Ade Armando*
Ada gorengan baru nih, judulnya Jokowi membangun dinasti politik. Dalam kisah ini digambarkan menjelang kemundurannya tahun 2024 Jokowi memperkuat tancapan kukunya dalam dunia politik Indonesia. Tuduhannya, dia melanggengkan KKN: kolusi, korupsi, nepotisme.
Yang dijadikan gorengan adalah fakta bahwa Gibran Rakabuming Raka putra sulung Jokowi secara resmi diputuskan PDIP menjadi calon wali kota Solo. Lebih jauh lagi, Gibran hampir pasti menjadi calon tunggal. Pemilihan sebenarnya baru akan berlangsung Desember 2020, tapi hampir semua parpol di DPRD Solo sudah menyatakan mendukung Gibran. Yang belum bilang mendukung tinggal PKS.
Selain itu sebenarnya ada juga kandidat yang sedang berusaha maju sebagai calon independen, Bagyo Wahyono. Tapi dia belum mendapat minimal 35 ribu surat dukungan agar bisa maju lewat jalur perseorangan. Jadi lawan Gibran sangat mungkin adalah kotak kosong.
Oh ya supaya makin dramatis ada pula cerita tentang Achmad Purnomo. Dia adalah wakil Wali Kota Solo yang semula dikabarkan didukung dewan pimpinan cabang PDIP di Solo untuk menjadi wali kota di sana. Masalahnya dewan pimpinan pusat PDIP tidak mendukung Purnomo.
DPP PDIP menunjuk Gibran, akibatnya Purnomo mundur. Tapi yang bikin drama adalah beberapa hari lalu Purnomo datang ke Jakarta untuk bertemu Presiden Jokowi. Selesai pertemuan beredarlah berita bahwa sebagai tanda terima kasih Jokowi kepada Purnomo, karena bersedia mundur, Jokowi menawari jabatan di pemerintahan pusat kepada Purnomo.
Dan kata berita itu, Purnomo menolak tawaran Jokowi. Ramai jadinya karena seolah-olah Jokowi ingin menyuap Purnomo dengan jabatan. Tapi dengan segera Purnomo membantah berita itu. Menurut dia, itu sih pintar-pintarnya wartawan. Jadi wartawan bertanya, "Pak, kalau Bapak ditawari jabatan di pemerintah pusat, Bapak terima enggak?" Purnomo menjawab, "Enggaklah, saya mau konsentrasi di Solo saja." Jadilah judul beritanya Purnomo menolak ditawari jabatan oleh Jokowi.
Segenap cerita itu digoreng sebagai penanda adanya rencana besar Jokowi untuk membangun kerajaan politik di Indonesia. Apalagi sebelumnya juga sudah terdengar bahwa menantu Jokowi, Bobby Nasution, akan maju sebagai calon wali kota Medan.
Ada narasi bahwa di periode kedua kepemimpinannya ini Jokowi menjelma menjadi mastermind politik seperti Soeharto di era orde baru.
Masuk akal? Untuk itu marilah kita objektif.
Kalau Gibran tiba-tiba memperoleh hak untuk menyediakan makan siang untuk seluruh pegawai kementerian, itu nepotisme.
Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo dan balon pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa usai menerima rekomendasi dari Ketua Umum PDIP Magawati Soekarnoputri, di Semarang, Jumat, 17 Juli 2020. (Foto: Dok Tagar/Yulianto)
Banyak para pendukung Jokowi mungkin juga merasa tidak nyaman dengan kabar majunya Gibran dan Bobby. Selama ini Jokowi dikesankan sebagai pemimpin politik yang bersih, berintegritas, dan tidak pernah menuntut anak-anaknya diperlakukan istimewa. Karena itu masyarakat nyaman ketika Gibran dan Kaesang cuma menjadi pengusaha kuliner di level UMKM. Begitu juga masyarakat bersimpati ketika mendengar putri Jokowi, Kahiyang Ayu, tidak lulus CPNS.
Imej Jokowi memang menjadi seperti bigger than life. Nah, ketika Gibran dan juga Bobby ternyata bakal maju sebagai calon wali kota, gambaran itu barangkali meretak.
Menurut saya sih majunya Gibran itu merupakan sekadar langkah pragmatis, tapi langkah pragmatis PDIP, bukan Jokowi. PDIP tentu saja ingin agar di mayoritas daerah di mana akan diselenggarakan Pilkada serentak nanti, kandidat yang dijagokannya yang menang.
Dan dalam era demokrasi terbuka di mana rakyat memilih langsung pemimpin, popularitas kandidat jadi menentukan. Bukan ideologi, bukan komitmen, bukan loyalitas, tapi popularitas.
Memajukan nama Gibran adalah langkah paling strategis. Gibran memiliki apa yang disebut Jokowi effect. Ketika masyarakat Solo melihat sosok Gibran, yang diingat bukanlah terutama Gibrannya, tapi bapaknya, keluarganya,
Memajukan Gibran adalah seperti menawarkan produk yang pasti laku dijual. Ini yang tidak dimiliki Purnomo yang semula diajukan DPC PDIP Solo. Purnomo mungkin saja loyal terhadap PDIP, tapi kalau dia yang maju sebagai calon wali kota, peluangnya mungkin kalah menjanjikan dibandingkan Gibran. Purnomo sudah berusia 71 tahun. Senior.
Bahwa Gibran itu produk premium juga terlihat dengan besarnya dukungan parpol-parpol lain. Di Solo, 30 dari 45 kursi DPRD dikuasai PDIP, sisanya diisi Gerindra, PKS, dan PSI. Semua parpol di luar PDIP itu, selain PKS, sudah menyatakan mendukung Gibran.
Kalau ceritanya begitu, apakah ini merupakan bukti Jokowi sedang membangun imperium kekuasaan?
Begitu juga Bobby Nasution. Yang mengajukan Bobby adalah Golkar. PDIP belum memutuskan. Kenapa Golkar memajukan nama Bobby, pasti ada banyak faktor, tapi salah satunya pasti juga Jokowi. Namun, apakah ini berarti Bobby maju karena instruksi Jokowi? Saya sih meragukan itu.
Bahwa Bobby dan tentu saja Gibran meminta restu Jokowi ya pastilah dilakukan. Yang ingin saya katakan bahwa menuduh Jokowi sedang membangun imperium kekuasaan politik keluarga di Indonesia sangat berlebihan bila yang digunakan sebagai indikator adalah majunya Gibran dan Bobby.
Kalau saat berkampanye Bobby Nasution mendapat peralatan sound system milik negara, itu nepotisme.
Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang maju pencalonan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, bertemu Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto. (Foto: Istimewa)
Apakah ini berarti Jokowi mempraktikkan nepotisme? Begini ya, nepotisme itu berarti favoritism. Jokowi nepotis kalau dia menggunakan kekuasaannya untuk membagi-bagi jabatan ke keluarga atau kerabatnya atas dasar kedekatan, bukan karena kemampuan. Atau menggunakan kekuasaan untuk memfasilitasi keluarganya memperoleh keistimewaan saat berpolitik atau berbisnis.
Kalau Gibran tiba-tiba memperoleh hak untuk menyediakan makan siang untuk seluruh pegawai kementerian, itu nepotisme. Kalau saat berkampanye Bobby Nasution mendapat peralatan sound system milik negara, itu nepotisme. Kalau Kahiyang ayu tiba-tiba lolos jadi PNS karena secarik surat pengantar dari Jokowi, itu nepotisme
Tapi bahwa Gibran maju sebagai wali kota Solo tanpa penantang, ya itu mah bukan nepotisme. Yang memutuskan memajukan nama Gibran itu ya DPP PDIP. Yang memutuskan Purnomo mundur ya DPP PDIP.
Kalau belum yakin juga ya kita lihat saja nanti pada saat kampanye ada tidak pengistimewaan yang diberikan kepada Gibran atau Bobby. Jadi, jangan hakimi dulu. Kita lihat saja dulu.
Tapi di sisi lain, soal dinasti politik itu tentu saja bukan sesuatu yang dengan sendirinya buruk. Megawati dan Puan Maharani adalah contoh dinasti politik. SBY dan AHY adalah contoh dinasti politik.
Di Amerika Serikat kita mengenal keluarga Kennedy. Juga ada keluarga Bush. Tiga periode kepresidenan di AS dipimpin oleh George Bush dan George Bush Jr. Jadi biasa-biasa saja.
Ada contoh dinasti politik yang melahirkan politisi buruk, ada yang baik. Tidak ada yang salah bagi seorang anak politisi untuk kemudian juga maju sebagai politisi generasi berikutnya.
Dalam kasus Gibran wajar-wajar saja kalau PDIP mengajukan namanya sebagai calon wali kota. Tingkat popularitasnya, kedikenalannya tinggi, karena popularitas sang ayah.
Dan dalam tradisi demokrasi terbuka, popularitas memang menentukan. Ada yang terkenal karena dia adalah selebritis, ada yang terkenal karena gayanya, ada yang dikenal karena kinerjanya, tapi ada juga yang terkenal karena keluarganya.
Karena itu yang bisa dilakukan adalah terus menjaga para pemimpin pemerintahan untuk terus mengabdi kepada rakyat, terlepas dari proses pemilihannya.
Kalau saya ditanya apakah saya optimistis Gibran akan menjadi pemimpin yang baik? Jawaban saya, saya tidak pesimistis. Gibran selama ini dikenal sebagai sosok yang baik, cerdas, berakal sehat, santun, dan datang dari keluarga baik-baik, memiliki ayah yang berintegritas dan mudah-mudahan mewariskan nilai-nilai tersebut kepada putranya.
Gibran dikenal tidak punya masalah dengan obat bius, tidak hedonis, tidak licik, tidak curang , tidak emosional, tidak memanfaatkan posisi orang tua, tidak berselingkuh, tidak playboy. Karena itu kita harapkan saja ia akan menjadi pemimpin yang baik di Solo. Dan siapa tahu suatu saat dia menjadi pemimpin Indonesia.
Kita jaga terus saja para pemimpin kita dengan akal sehat karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat.
*Dosen di Universitas Indonesia
Baca juga:
