Jakarta - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengecam penebangan pohon di Monumen Nasional (Monas) demi memuluskan proyek revitalisasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Bagi Dwi, penebangan pohon berusia tua sulit untuk diterima dengan akal sehat. Sebab, selama ini tumbuhan yang berada di kawasan Monas tidak membahayakan bagi warga dan para pengunjung monumen bersejarah itu.
“Pohon-pohon itu seharusnya dikonservasi (dipelihara),” kata profesor jebolan Universitas Technische Jerman ini kepada Tagar, Jakarta, Rabu 5 Februari 2020.
Menurut Dwi, fungsi tanaman bukan hanya untuk estetika keindahan semata, tetapi harus diimbangi dengan fungsi ekologis. Sementara revitalisasi mungkin saja dapat memperindah kawasan tersebut, namun di matanya tak akan memberikan manfaat ekologis.
Apalagi, kata Dwi, paru-paru kota yang ditanam puluhan tahun di Monas itu memiliki nilai ekologis lebih banyak. Utamanya, untuk penyerapan CO2, tata air, penurunan suhu, dan sumber kehidupan bagi satwa seperti burung.
Oleh karena itu, Dwi menilai tak sebanding menggantikan pohon tua di kawasan Monas dengan pohon baru yang muda.
Dwi berani menyatakan demikian meskipun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersesumbar akan menggantinya tiga kali lipat dari jumlah yang ditebang.
“Diganti tiga kali lipat itu dalam batas tertentu itu belum mencukupi. Kita bayangkanlah, satu tanaman berusia 10 tahun kemudian diganti dengan pohon kecil-kecil itu. Bisa menggantikan apa tidak? Kan tidak kan?” ujarnya.
Pohon-pohon itu seharusnya dikonservasi (dipelihara)
Bahkan, kata Dwi, satu pohon tua di Monas baru dapat tergantikan dengan puluhan pohon baru. “Itu ada hitungannya,” tuturnya.
Baca juga: Usai Menebang, Pemprov DKI Bawa Pohon Baru ke Monas
Pohon baru dalam proyek revitalisasi Monas pada Selasa, 4 Februari 2020. (foto: Tagar/Edy Syarif).
Sementara organisasi lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta menilai revitalisasi Monas mencerminkan Gubernur DKI Anies Baswedan dan jajarannya tidak memiliki komitmen kuat terhadap lingkungan hidup.
Walhi berpendapat, alasan dan maksud Pemprov DKI untuk merevitalisasi dengan rencana membangun kolam tidak dapat dibenarkan.
“Revitalisasi bagian selatan kawasan Monas yang mengalihfungsikan ruang terbuka hijau menjadi beton adalah bentuk lemahnya komitmen pemerintah DKI Jakarta terhadap pemulihan lingkungan hidup. Pohon masih dianggap makhluk hidup yang 'dinomorsekiankan' atau dianggap tidak penting,” kata Walhi dalam siaran persnya yang diterima Tagar di Jakarta, 30 Januari 2020.
Mengutip Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Walhi menjelaskan ruang terbuka hijau (RTH) seharusnya paling sedikit 30% dari luas wilayah kota.
Namun, Jakarta dengan luas wilayah 661,5 kilometer persegi hanya memiliki 9,8% RTH dan masih jauh dari angka 30%.
“Bukannya mengejar pemenuhan RTH, Pemprov malah mengurangi,” ujarnya.
Sementara itu, menurut Kepala Seksi Pelayanan Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas, Irfal Guci, 191 pohon telah ditebang dan 85 pohon lainnya dipindahkan akibat proyek revitalisasi senilai Rp 64,4 miliar itu.
Baca juga: Revitalisasi Monas, Anies Baswedan Malah Buang Badan
Proyek revitalisasi Monas. (foto: Tagar/Edy Syarif).Dia melanjutkan, pohon itu ditebang lantaran tidak memungkinkan lagi untuk dipindahkan, karena berukuran besar dengan akar yang relatif tua. Di antara pohon yang ditebang ialah pohon mahoni dan trembesi.
Sementara pohon yang dipindahkan berukuran sebaliknya. Jenis tumbuhan yang dipindahkan seperti sawo, cempaka, dan rambutan.
Meski demikian, Irfal menjamin Pemprov DKI akan mengganti tiga kali lipat dari jumlah pohon yang ditebang. Oleh karena itu, sejak Senin pagi 3 Februari 2020, Pemprov telah mendatangkan setidaknya 10 pohon baru ke Monas.
“Yang sudah datang (ke Monas pohon) pule, mahoni, bungur dan trembesi,” kata Irfal kepada Tagar, Jakarta, Rabu 5 Februari 2020. []
