FUI Serukan Penolakan Penetapan Hasil Pilpres 2019

Ormas Islam menggelar aksi demo di depan Kantor Bawaslu Jawa Timur. Mereka menolak hasil Pemilihan Presiden 2019
Massa Forum Umat Islam menggelar aksi di depan Kantor Bawaslu Jatim. (Foto: Tagar/Adi Suprayitno)

Surabaya - Ratusan orang dari beberapa ormas Islam yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) menggelar aksi demo di depan Kantor Bawaslu Jawa Timur (Jatim), Jalan Tanggulangin, Kota Surabaya. Dalam aksinya, mereka menyerukan menolak hasil Pemilihan Presiden 2019.

Massa berpakaian serba putih, di antaranya ada yang memakai seragam FPI, ormas Hidatullah Jatim, Laskar Pembela Islam Jatim, dan Persaudaraan Alumni 212 Jatim.

Berbagai spanduk dukungan Prabowo-Sandi dibentangkan di tengah-tengah aksi. Di antaranya bertuliskan 'Doa untuk kalian pemilu berdarah 600 orang meninggal', sejumlah poster dan bendera kuning.

Baca juga: FPI Klaim Rizieq Shihab Tolak Bertemu Jokowi

Sekretaris FPI Jatim M Khoirudin mengatakan, Pemilu 2019 kali ini menorehkan sejumlah catatan yang memprihatinkan. Pemilu tahun ini akan menjadi sejarah kelam dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Khoirudin menilai pelaksanaan demokrasi saat ini banyak ditemukan kecurangan, mulai dengan melibatkan aparat penegak hukum, BUMN dan pegawai pemerintahan untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden.

Khoirudin mencontohkan salah satu kecurangan, adanya DPT ganda, invalid dan manipulatif. Selain itu, juga ditemukan ratusan ribu amplop yang disiapkan untuk serangan fajar. Begitu juga halnya surat suara ditemukan banyak yang sudah tercoblos ke salah satu paslon.

"Surat suara dicoblos oleh petugas dan kepala desa," ungkap Khoirudin di sela-sela aksi, Jumat 17 Mei 2019.

Khoirudin juga menyayangkan banyaknya tempat pemungutan suara yang tidak netral. Akibatnya masyarakat yang akan mencoblos merasa terintimidasi karena ditempatkan di rumah kepala desa yang pro salah satu paslon.

"Kami datang di sini berdasarkan para ilmu ulama, kami datang di sini berdasarkan ijtima ulama," kata Khoirudin.

Pascapemilu berhembus penggiringan opini oleh media massa melalui pengumuman quick count dan Situng KPU bahwa paslon nomor 01 sudah menang.

"Tegakkan kedaulatan rakyat," teriaknya. "Allahu akbar," disambut takbir oleh massa.

Khoirudin meminta KPU, Bawaslu dan aparat keamanan untuk berlaku adil dan jujur di Pemilu 2019. Pemerintah seharusnya mengikuti arahan ulama. Bukan ulama yang mengikuti pejabat.

"Kalau perselisihan seperti ini ulama yang harus diikuti pejabat, bukan ulama yang ikut pejabat," ujarnya. "FUI Jatim menyatakan sikap menolak ditetapkannya Presiden-Wakil Presiden periode 2019-2024, yang dihasilkan dari kecurangan dan manipulasi suara rakyat," sambungnya.

Baca juga: Menakar Potensi Kerusuhan Pemilu 2019

Selain itu, sejumlah tuntutan juga disampaikan massa, berikut tuntutan massa tersebut:

1. Menuntut dibentuknya Tim Pencari Fakta atas wafatnya ratusan penyelenggara pemilu. Agar di masa depan kejadian ini tidak terulang lagi

2. Hentikan upaya kriminalisasi terhadap para ulama dan aktivis yang berbeda pandangan dengan pemerintah.

3. Menuntut dibatalkannya MoU terkait proyek 0BOR di Indonesia, yang berpotensi memperlemah kedaulatan ekonomi dan politik. []

Berita terkait
0
DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP
Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.