Indonesia
Menakar Potensi Kerusuhan Pemilu 2019
Bagaimana potensi terjadinya kerusuhan pada hari pengumuman hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 22 Mei 2019?
Personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) melakukan demonstrasi pengamanan VVIP saat apel gelar pasukan Satgas Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2019 di Mako Paspampres, Jakarta, Selasa 14 Mei 2019. Gelar pasukan tersebut dalam rangka mempersiapkan pasukan dalam rangka pengamanan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019. (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A)

Jakarta - Pengamat Politik Emrus Sihombing mengaku kesulitan menakar potensi terjadinya kerusuhan pada hari pengumuman hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 22 Mei 2019. Tapi menurutnya jikapun ada, potensi bisa diredam dengan budaya silaturahmi.

"Amat sulit saya mengatakan potensi kerusuhan. Potensinya ada atau tidak, kalau ada berapa persen dan seterusnya. Tapi saya memiliki keyakinan bahwa tokoh-tokoh politik kita ini adalah tokoh-tokoh yang mengedepankan budaya, yakni silaturahmi," kata Emrus Sihombing saat dihubungi Tagar, Rabu 15 Mei 2019.

"Sekalipun kita berbeda pandangan, saya kira mereka masih menghargai budaya silaturahmi itu. Orang yang memutus silaturahmi itu kan dosa besar, itulah hebatnya budaya kita dibanding negara-negara lain," lanjutnya.

Dosen Universitas Pelita Harapan (UPH) ini mengatakan situasi paling panas dalam peta perpolitikan setelah Pilpres 2019 hanya berada di level saling lapor dan saling tuding.

Potensi kerusuhan akan bisa diredam dengan manuver politik para elit partai, yang disebut Emrus sebagai seni berkompromi.

"Karena ini masalah yang menurut saya lima tahunan, saya prediksi tidak akan terjadi kerusuhan. Tetapi akan terjadi sesuatu yang sifatnya saling lapor ke Bawaslu atau saling kritik-kritik. Saya kira hal itu besar kemungkinan terjadi," ujar Emrus.

"Risiko sangat tinggi jika terjadi kerusuhan. Jadi saya kira elit-elit politik tidak menginginkan itu. Tapi adanya kompromi, dialektika, diskusi, dan ditemukan solusi-solusi yang menguntungkan bagi kedua atau ketiga belah pihak, sangat mungkin terjadi," tutup dia.

Enggak berani mereka. Apakah semua pendukung mereka akan berani turun jalan? Jelas tidak.

Senada dengan Emrus, Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Bagas Pujilaksono Widyakanigara juga menilai kecil kemungkinan terjadi kerusuhan setelah pengumuman hasil pilpres. 

Menurut dia, kalaupun ada seruan turun ke jalan oleh salah satu kubu yang merasa dirugikan saat pengumuman hasil pemilu, hal itu tidak akan serta-merta diikuti para pendukung dari kubu tersebut.

"Enggak berani mereka. Apakah semua pendukung mereka akan berani turun jalan? Jelas tidak," kata Bagas.

Pengumuman hasil Pemilu 2019 akan berlangsung pada tanggal 22 Mei 2019. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan pihaknya telah siap mengamankan agenda tersebut.

Ia mengatakan tiga rencana pengamanan yang akan dilakukan kepolisian, yaitu sebelum, saat pengumuman dan sesudah tanggal 22 Mei. 

"Ada tiga tahap pengamanan yang dilaksanakan. Pengamanan ini penting karena jangan sampai mengganggu kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU)," kata Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Senin 13 Mei 2019.

"Aparat kepolisian bersama TNI sedang mempersiapkan kurang lebih 32 ribu personel dalam rangka melakukan pengamanan sebelum pelaksanaan tanggal 22 Mei. Artinya tanggal 20 (Mei) sudah siap semua, fokus dan sasaran pengamanan KPU-Bawaslu, dan obyek-obyek vital nasional lainnya," ujar Dedi menegaskan. []

Baca juga:

Berita terkait
0
Pembunuh Dosen di Makassar, Salat dengan Suami Korban
Sidang lanjutan kasus pembunuhan dosen Universitas Negeri Makassar (UNM) yang menewaskan rekan kerjanya.