Jakarta - Wakil Ketua DPR RI ungkap berbagai rencana pemerintah yang tidak pernah matang, sehingga berbagai program yang telah dicanangkan kerap mangkrak di tengah jalan.
Fahri mengatakan, keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersifat sepihak, karena tidak melibatkan pihak lain, salah satu contohnya semisal rencana pemindahan ibu kota dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan.
"Harusnya dimulai dari sejarawan ngomong dulu, di DPR saja itu didalami, bikin simposium dulu, kajian panggil sejarawan, panggil founding fathers kita. Orang kata Emil Salim saja, orang tua sudah ikut bicara begitu ya harusnya hati-hati gitu," kata Fahri di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2019.
Mantan Politikus PKS itu merasa dapat melihat masalah yang berada dalam tubuh pemerintah, utamanya di kementerian.
"Silahkan saja tapi itu kan nggak gampang kan. Nanti tanya Menteri Keuangan (Menkeu) kan enggak nyebut, padahal harusnya Menkeu nyebut, tapi dia enggak nyebut. Saya kira ini ada masalah antara Menkeu dengan menteri-menteri lain," tuturnya.
Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Emil Salim mengatakan rencana pemindahan ibu kota negara harus dikaji ulang. Menurut dia, hal ini belum bisa diberlakukan saat ini di Indonesia.
Mantan Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara yang merangkap sebagai Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 1971-1973 ini menyebut ada kesalahan dari keputusan Bappenas menyoal pemindahan ibu kota.
"Ini merupakan kekeliruan. Jadi harus dilihat lagi, ini masukan yang keliru dari Bappenas," kata Emil usai mengisi acara di kawasan Jakarta Selatan, Jumat, 23 Agustus 2019.
Ia memandang, masukan-masukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai rencana pemindahan ibu kota tidak masuk akal.
"Presiden ini telah memutuskan keputusan dari masukan yang keliru. Bukan Presiden, tapi Bappenas. Presiden hanya mendengarkan masukan. Yang keliru itu yang memberikan masukan," ujarnya.
Lebih lanjut Emil mengatakan, ada kesalahan dari keputusan Bappenas menyoal pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kutai Kutai Kartanegara.
"Ini merupakan kekeliruan. Jadi harus dilihat lagi, ini masukan yang keliru dari Bappenas," kata Emil.
Ia memandang, masukan-masukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai rencana pemindahan ibu kota tidak masuk akal.
"Presiden ini telah memutuskan keputusan dari masukan yang keliru. Bukan Presiden, tapi Bappenas. Presiden hanya mendengarkan masukan. Yang keliru itu yang memberikan masukan," kata Emil. []
Baca juga: Baju Adat Jokowi, Fahri Hamzah: Karena Kalah di NTB
