Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritisi pemblokiran akses internet yang dilakukan pemerintah untuk warga sekitar Papua. Langkah itu dinilai tidak efektif dalam meredamkan kekisruhan yang terjadi di Papua beberapa waktu lalu.
Fahri mengungkapkan upaya memutuskan akses internet itu tidak tepat. Sehingga, yang dilakukan pemerintah itu seperti membangun paham feodalisme di Papua.
Fahri meminta pemerintah dapat mencari solusi yang tepat untuk meredam kekisruhan itu, bukan justru memblokir.
"Aneh ini dikit-dikit blokir, itu kaya orang tua kalau dirumah, disuruh diam, dengan anaknya nangis suruh diam. Anaknya rewel, merengek disuruh diam, ini feodal kan jadinya," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2019.
Pemerintah itu gentlemen, jangan ada tiap kekacauan blokir, ada kekacauan blokir, ngomong dong, hadapi rakyat.
Politikus penuh kontroversi ini menilai memblokir akses internet adalah sebuah kesalahan. Apalagi menyikapi persoalan di Papua baru-baru ini.
"Saya enggak tahu ya, ini ada metode dalam kerja pemerintah yang sudah salah, ngeblokir- blokir. Memang harusnya dari dulu kita tegur, cuma kita sering ditakut-takutin, wah ini bakal rusuh lagi, eh harus dan perlu diketahui bahwa rusuh itu karena negara tidak hadir. Kalau saja negara hadir, ya selesai. Pemerintah hadapi, peluk minta maaf kalau ada yang salah," tuturnya.
Fahri sangat keberatan dan menyayangkan pemerintah dalam menyikapi konflik Papua tersebut, berujung pada pemblokiran akses internet. "Harusnya jadikan media internet itu sebagai langkah real pemerintah untuk ngomong. Saya atas nama Presiden, minta maaf karena di republik ini ada yang rasis, maaf kalau masih ada yang seperti ini, kan jadi tenang," ucapnya.
Dia mengatakan seharusnya pemerintah dapat bersikap berani dan bertanggung jawab atas konflik ini. "Pemerintah itu gentlemen, jangan ada tiap kekacauan blokir, ada kekacauan blokir, ngomong dong, hadapi rakyat, orang perlu kehadiran anda, perlu kehadiran muka anda, muka anda itu yang bikin rakyat tenang, bukan dengan memblokir percakapan publik," ujarnya.
Sebagai Pimpinan DPR, Fahri meminta Komisi I dapat memproses dan menyikapi hal ini dengan bijak. "Saya persilahkan komisi I harus serius menanggapi ini, metode blokir dalam merampas kebebasan orang untuk berkomunikasi itu merupakan pelanggaran HAM. Itu tidak boleh dibiarkan," ucapnya.
Dia mengingatkan pemerintah harus mencari solusi jitu untuk menyelesaikan konflik antar masyarakat Indonesia, khususnya persoalan di Papua.
"Saya bilang cara kita menghadapi problem masyarakat ini ya menghadapinya. Ajak masyarakat menghadapinya. Apa masalahnya harus tahu, kalau ada orang tersinggung soal tindakan yang rasis, tunjukan ke masyarakat bahwa rasialisme tak mendapat tempat agar orang tenang," ujarnya.[]
