Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, menanggapi cuit 'garis keras' dari Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD beberapa waktu lalu. Dia menyebut isi kepala mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu masih cetek (dangkal) soal sejarah.
"Sebaiknya belajar sejarah lagi. Saya baru tahu isi kepala begitu cetek. Kita bisa debat soal ini panjang lebar. Tapi yang pasti, anda sedang menoreh luka baru di atas luka lama. PRRI adalah koreksi atas pemerintah pusat yang abai pada daerah dan ketika itu sangat dipengaruhi komunis," kata Fadli melalui akun Twitternya, Senin 29 April 2019.
Cuitan Wakil Ketua DPR itu, dimaksudkan demi menanggapi argumen Mahfud MD perihal daerah-daerah kantung suara pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Sandiaga Uno, yang disebut sebagai wilayah garis keras.
Mahfud yang menegaskan kata 'garis keras' dalam cuitannya, digunakan sebagai terminologi politik yang bisa berarti 'kesetiaan tinggi terhadap agama'. Sementara kata 'dulu', dia gunakan merujuk beberapa wilayah yang pernah menjadi tempat terjadinya pemberontakan puluhan tahun silam.
Pemberontakan yang dimaksud Mahfud antara lain, PRRI di Sumatera Barat, Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Kartosuwirya di Jawa Barat, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan DI/TII di Sulawesi Selatan.
Sebelum Fadli Zon, presiden Indonesia Lawyers Club (ILC) Karni Ilyas, juga mempersoalkan cuitan Mahfud. Karni berkeberatan jika pemberontakan PRRI/Permesta disebut sebagai pemberontakan dengan ideologi agama.
"Sekedar meluruskan Prof Mahfud. PRRI/Permesta bukan pemberontakan dengan ideologi agama. Pemimpin perlawanan Kol Simbolon (Medan), Letkol A. Husein (Padang), Letkol Ismail Lengah (Riau), Kol Kawilarang dan Lekol V. Samual (Sul-Ut). Tidak ada hubungannya dengan daerah Islam garis keras," cuit Karni Ilyas.
Sebagai informasi, video pernyataan Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD, perihal faktor kekalahan pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin di beberapa wilayah termasuk Jawa Barat, beredar di dunia maya.
Dalam potongan video berdurasi 1 menit 20 detik itu, Mahfud menyebut faktor kekalahan Jokowi di beberapa wilayah termasuk Jawa Barat, lantaran daerah-daerah tersebut merupakan provinsi dengan masyarakat konservatif agama yang kuat.
Dia kemudian menekankan, agar kedua pasangan calon segera melakukan rekonsiliasi demi menjaga kesadaran soal keberagaman dalam berbangsa dan bernegara.
"Di beberapa provinsi yang agak panas, Pak Jokowi kalah. Dan itu diidentifikasi tempat kemenangan Pak Prabowo, itu adalah diidentifikasi yang dulunya dianggap provinsi garis keras dalam hal agama, misal Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh dan sebagainya, Sulawesi Selatan juga," kata Mahfud dalam potongan video wawancara yang viral.
"Saya kira rekonsiliasinya jadi lebih penting untuk menyadarkan kita bahwa bangsa ini bersatu karena kesadaran akan keberagaman dan bangsa ini hanya akan maju kalau bersatu," kata dia lagi.
Demi menghindari polemik lebih lanjut, Mahfud MD kemudian menjelaskan pengertian diksi 'garis keras' yang dimaksud dalam potongan video viral wawancaranya tersebut.
Menurutnya, sebutan garis keras yang dia gunakan merupakan istilah dalam terminologi politik. Sama halnya dengan istilah moderat, fanatik, konservatif maupun progresif. []
Baca juga:
