Jakarta - Posisi menteri muda pada Kabinet Indonesia Kerja (KIK) jilid II pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebaiknya diisi anggota DPR RI. Hal ini dikemukakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin.
"Hal yang realistis jika syarat menteri muda minimal pernah menjadi anggota DPR RI," kata dia.
Ujang menilai, kriteria pengisi kursi menteri tidak harus menyoal pada faktor usia. Sebaiknya, kata dia, seorang menteri muda juga harus memiliki pula pengalaman politik, serta pengalaman ketatanegaraan.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Jakarta ini kemudian menyontohkan keterpilihan menteri di Malaysia.
Meskipun relatif muda secara usia, namun faktor keterpilihannya dapat mengacu pada pengalaman seseorang karena sempat menduduki kursi parlemen, bahkan sebagai ketua partai di sana.
Jadi, kata Ujang, harapan Ketua Umum (Ketum) PDI Pejuangan Megawati Soekarnoputri pada kabinet baru Jokowi-Ma'ruf Amin, ada benarnya.
"Pernyataan Ketum PDIP Ibu Megawati itu benar, bahwa menteri muda harus ada pengalaman politik dan pengalaman ketatanegaraan," kata Ujang Komaruddin di Jakarta, pada Minggu, 11 Agustus 2019, dilansir Antara.
Memimpin kementerian jauh lebih sulit dari memimpin perusahaan, karena di kementerian akan berhadapan birokrasi yang kondisinya kompleks.
Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya usai dikukuhkan sebagai Ketum DPP PDI Perjuangan periode 2019-2024, dalam Kongres V di Bali, sempat menyinggung soal menteri muda.
Namun, lanjut Ujang, karena belum ada kejelasan dari pemerintah, maka wacana ini dimaknai berbeda oleh ketum partai poltik (Parpol) di Indonesia.
Usia muda serta memiliki kedekatan dengan elite politik, bisa diusulkan jadi menteri.
“Bahkan, ada ketua umum partai politik yang mengusulkan anaknya, meskipun tidak memiliki pengalaman ketatanegaraan," ujarnya terheran-heran.
Menanggapi pernyataan Megawati, soal pemuda yang sukses di dunia bisnis belum tentu mampu memimpin kementerian, Ujang merasa tidak keberatan dengan pendapat tersebut.
Ia memandang, melakoni tugas sebagai pimpinan kementerian, akan sangat berbeda dengan memoles sebuah perusahaan.
"Memimpin kementerian jauh lebih sulit dari memimpin perusahaan, karena di kementerian akan berhadapan birokrasi yang kondisinya kompleks," katanya.
Ujang menyarankan, karena hak prerogatif dipegang sepenuhnya oleh presiden terpilih, oleh karena itu sudah menjadi keharusan bagi Jokowi menunjuk berdasarkan catatan tertentu. Sehingga publik bisa berspekulasi dengan sewajarnya.
"Pak Jokowi agar membuat kriteria yang jelas dan rinci, sehingga tidak dipersepsikan terlalu luas. Paling tidak pernah menjadi anggota DPR RI. Itu wajar saja," katanya.
Menurut dia, apabila Jokowi merekrut menteri muda tanpa kriteria yang jelas, apalagi manut pada politik balas budi, hal ini dapat menimbulkan citra buruk bagi pemerintahan ke depan.[]
Baca juga:
