Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai ada dua menteri dalam Kabinet Indonesia Kerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin yang layak untuk segera direshuffle.
Dalam catatan Ujang, menteri dengan kinerja terburuk ialah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly dan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi.
Kedua menteri tersebut dianggapnya telah mencoreng citra baik pemerintah dengan tindakan dan ucapan-ucapannya.
Baca juga: 5 Menteri Jokowi dan Ma'ruf Amin yang Kontroversial
Kalau Menag (misal) mau diganti, ya ganti saja. Itu hak prerogatif presiden. Jika tak bagus dan tak berprestasi ya siapapun menterinya bisa diganti, termasuk Menag
"Yang terburuk kan ada Menkumham dan Menag. Harusnya mereka kena reshuffle," kata Ujang saat dihubungi Tagar, Selasa, 18 Februari 2020.
Menkumham Yasonna H Laoly usai mengisi acara Rapat Kerja Evaluasi Kinerja dan Anggaran Program Administrasi Hukum Umum di Hotel Royal Ambarukmo pada Jumat 17 Januari 2020. (Foto: Tagar/Hidayat)
Kendati demikian, dia meyakini Jokowi tidak akan berani mengambil keputusan sepihak untuk mencopot jabatan kedua menteri tersebut.
Hal tersebut dikarenakan Presiden RI ke-7 itu banyak berutang budi dalam mempertahankan kekuasaan. Belum lagi jika dihitung dengan faktor keberhasilan memenangkan Pemilu 2019.
"Tapi persoalannya Jokowi tidak akan berani ganti mereka berdua. Jasa mereka banyak ke Jokowi," ujar dia.
Menurutnya, Yasonna telah berjasa untuk memecah Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada periode pemerintahan pertama. Yang mana pada 2014, kedua partai tersebut mulanya oposisi, kemudian berbalik menjadi koalisi pemerintahan.
Direktur Indonesia Political Review itu juga menjelaskan alasan kedua menteri itu sudah tidak pantas lagi menjabat, dikarenakan sempat mengembuskan hal-hal kontroversial ke muka umum.
Menteri Agama Fachrul Razi usai mengunjungi Masjid Al Akbar Surabaya, Kamis, 13 Februari 2020. (Foto: Tagar/Adi Suprayitno)
Semisal, Yasonna Laoly yang diduga turut melindungi tersangka suap caleg PDI Perjuangan Harun Masiku dari kejaran Komisi Pemberantasan Korupsi. Sayangnya, Ujang enggan merinci jasa apa yang telah diberikan Fachrul Razi kepada Jokowi.
"Banyak melakulan hal-hal kontroversial. Yasonna kan dianggap melindungi Harun Masiku. Menag (Fachrul) banyak kebijakan aneh. Publik juga menilai sama," ujar dia.
Ujang menyarankan Jokowi untuk bersikap lebih berani sebagai pemegang tongkat pemerintahan.
Menurutnya, presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri.
Baca juga: Menteri Kabinet Jokowi Dirombak, Moeldoko Bersuara
Sehingga, jika pembantu presiden dianggap tidak kompeten dalam menjalankan tugas oleh publik, bisa segera diganti dengan pejabat publik lain yang lebih memiliki kapabilitas.
"Kalau Menag (misal) mau diganti, ya ganti saja. Itu hak prerogatif presiden. Jika tak bagus dan tak berprestasi ya siapapun menterinya bisa diganti, termasuk Menag," kata Ujang.
Survei Menteri Terbaik versi Indo Barometer
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kedua kanan) dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono (kiri) berjalan saat tiba di Pangkalan Udara TNI AU Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepualauan Riau, Rabu, 5 Februari 2020. (Foto: Antara/M Risyal Hidayat)Sebelumnya, Lembaga survei Indo Barometer menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai menteri terbaik dalam kabinet Indonesia Maju pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Hal itu diungkapkan dalam rilis temuan survei tentang tingkat popularitas dan kinerja para menteri dalam 100 hari kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua.
Direktur Eksekutif M. Qodari mengatakan dalam survei tersebut, Indo Barometer meminta responden menyebut nama menteri yang mereka kenal. Hasilnya, 10 menteri yang paling banyak disebut adalah Prabowo Subianto dengan angka sebesar 18.4 persen.
Selanjutnya Sri Mulyani Indrawati 10.6 persen, Erick Thohir 8.2 persen, Mohammad Mahfud Md 7.9 persen, Nadiem Anwar Makarim 5.3 persen, Luhut Binsar Pandjaitan 5.2 persen, Tito Karnavian 5 persen, Moeldoko 3.2 persen, Edhy Prabowo 2.5 persen, dan Pramono Anung 2.2 persen. []
