Jakarta- Sejumlah gagasan dan ucapan kontroversi sempat dilontarkan oleh para menteri era Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin dalam 100 hari usia Kabinet Indonesia Maju.
Mulai dari mewacanakan pemulangan warga negara Indonesia eks kombatan Negara Islam Irak Suriah atau ISIS, hingga 'lembeknya' penanganan pemerintah terhadap klaim China soal perairan Natuna. Siapa saja mereka?
1. Yasonna Laoly
Mantan Menkumham Yasonna Laoly tiba di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2019. (Foto: Antara/Puspa Perwitasari)
Sikap dan pernyataan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) ini beberapa kali menjadi sorotan publik dan memicu kontroversi.
Setelah membuat gaduh soal pernyataan yang meremehkan warga Tanjung Priok. Di saat yang bersamaan, dia menyatakan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku telah terbang ke luar negeri sejak 6 Januari 2020.
Namun, koran Tempo menemukan fakta bahwa Harun telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 atau sebelum operasi tangkap tangan yang mencokok Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan.
Belakangan, Yasonna Laoly akhirnya mengakui kesalahannya soal keberadaan Harun Masiku, tetapi kemudian politikus PDI Perjuangan itu mengambil tindakan yang justru menambah gaduh dengan mencopot Direktorat Jenderal Imigrasi Ronny F. Sompie karena kesalahan informasi.
2. Prabowo Subianto
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto didampingi Menteri Pertahanan Malaysia Mohamad bin Sabu (ketiga kiri) saat melakukan kunjungan ke Kementrian Pertahanan Malaysia di Kuala Lumpur, Kamis 14 November 2019. (foto: Antara/Agus Setiawan).
Prabowo sempat mengagetkan publik lantaran pernyataannya yang sebagai Menteri Pertahanan RI dianggap terlalu lembek saat mengomentari kapal China yang memasuki wilayah teritorial Indonesia.
Padahal, saat kampanye Pilpres 2019 kemarin, Prabowo secara tegas mengkritik pemerintah terlalu terbuka terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia oleh asing.
Mengenai polemik Natuna, ketika Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menyatakan secara tegas bahwa Tiongkok melanggar hukum internasional, Ketua Umum Gerindra ini justru bersikap sebaliknya.
"Kita tentunya gini, kita masing-masing ada sikap. Kita harus cari satu solusi baik lah di ujungnya. Saya kira ada solusi baik. Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," kata mantan Danjen Kopassus itu.
3. Edhy Prabowo
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A)Masih menteri Jokowi dari Partai Gerindra. Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengeser posisi Susi Pudjiastuti ini sempat mengutarakan gagasannya untuk mencabut larangan ekspor benur lobster.
Ide Edhy Prabowo justru memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Bahkan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti turut meramaikan dengan memprotes wacana yang Edhy gulirkan.
Menurut Edhy, larangan ini untuk meningkatkan nilai tambah budidaya lobster di level petambak.
Dia berdalih, sekitar 80 persen benih lobster yang diterima Vietnam berasal dari Indonesia. Dengan demikian, pengasilan petambak lokal dapat bertambah.
Sementara Susi tampak geram dengan wacana tersebut. Menurut Susi, potensi ekonomi yang besar justru bisa didapatkan jika lobster diekspor setelah besar, bukan mengekspor saat masih menjadi benih.
4. Fachrul Razi
Menteri Agama Fachrul Razi, resmikan kampung toleran di Desa Situbuh-tubuh, Kecamatan Danau Paris, Aceh Singkil, Aceh, Minggu 22 Desember 2019. (Foto: Tagar/Khairuman)
Di awal-awal menjabat sebagai Menteri Agama, alumni tim sukses Jokowi-Ma'ruf ini sudah membuat gaduh dengan pernyataan kontroversial.
Dalam sebuah pidatonya, dia mengumumkan 'penentangannya' terhadap penggunaan celana cingkrang dan cadar di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Kalau instansi pemerintah kan memang sudah jelas ada aturannya, kalau kamu PNS memang boleh pakai tutup muka?" kata mantan Wakil Panglima TNI ini.
Teranyar, dia mengemukanan wacana untuk memulangkan ratusan WNI eks kombatan ISIS dari Timur Tengah.
Rencana tersebut mendapat penentangan dari banyak pihak, yang belakangan gagasan memulangkan WNI eks ISIS tidak mendapatkan lampu hijau dari Menteri Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md.
5. Muhadjir Effendy
Ide Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini juga sempat memantik kontroversial dengan wacana kelas pranikah.
Program ini, kata kader Muhammadiyah itu, ditujukan bagi pasangan yang akan menikah untuk menekan angka perceraian.
Namun, wacana tersebut mendapat penolakan dari berbagai kalangan. Kerabat Muhadjir Effendy di Muhammadiyah, Din Syamsuddin, pun mengkritik gagasan itu. Menurut Din, program kelas pranikah mencerminkan pemerintah kurang kerjaan. []
