Kota Serang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang di tahun 2020 ini melakukan refocusing anggaran untuk penanganan virus corona (Covid-19). Sementara, untuk besaran anggaran pencegahan berjumlah sekitar Rp 6 miliar.
Dana tersebut bersumber dari sejumlah pos anggaran perjalanan dinas, kunjungan kerja dewan dan lainnya, yang digeser untuk membantu penanganan Covid-19 di Kota Serang, Provinsi Banten. Nantinya, anggaran masuk ke pemerintah daerah melalui Gugus Tugas Covid-19. Hal di atas dikatakan Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi.
Saya sebagai Ketua DPRD berharap (dana) bisa dipakai untuk penanganan yang terdampak sosial.
Dia melanjutkan, refocusing anggaran ialah sebagai bentuk empati dari DPRD Kota Serang kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.
Baca juga: Golkar Soroti WNA Bangladesh Positif Corona di Banten
"Dalam rapat tadi kita sepakat ada penambahan Rp 500 juta dari sebelumnya Rp 5,5 miliar, menjadi 6 miliar," ucap Budi usai rapat refocusing anggaran Covid-19 DPRD Kota Serang, Jumat, 17 April 2020.
Tapi memang, diakui Budi, refocusing dari DPRD saat ini masih ada kekurangan, tidak seperti yang diharapkan Wali Kota Serang.
"Maka ada kemungkinan untuk melakukan pergeseran lagi. Kita ditunggu sampai hari Senin, kita akan lakukan pergeseran semaksimal mungkin. Tapi sampai saat ini DPRD baru menyiapkan Rp 6 miliar," ujarnya.
Dia kembali menegaskan, refocusing anggaran ini merupakan bentuk empati DPRD kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 dan akan digunakan untuk jaring pengaman sosial, sesuai instruksi dari Pemerintah Pusat.
Baca juga: Ombudsman Soroti Penggunaan Dana Covid-19 di Banten
Budi berharap anggaran dari DPRD bisa membantu warga Kota Serang yang terdampak corona. Dari tiga bidang yang ditangani gugus tugas, masalah jaring pengaman sosial untuk warga terdampak menurut dia harus menjadi perhatian utama.
"Kita akan menyalurkan dana ini ke gugus tugas lalu ke koring anggaran biaya tidak terduga (BTT). Saya sebagai Ketua DPRD berharap (dana) bisa dipakai untuk penanganan yang terdampak sosial," katanya.
Budi menjelaskan, pihaknya lebih memilih untuk mempergunakan dana untuk jaring pengaman sosial, karena banyak warga yang terdampak, terutama masyarakat yang tadinya kerja sekarang jadi tidak bekerja adalah imbas dari pandemi Covid-19 di Tanah Air.
"Kalau saya melihat masyarakat terkait bagaimana ketika diam di rumah dan terdampak PHK tapi belum ada harapan dari Pemkot Serang," tuturnya.
Untuk pengawasan, agar bisa tepat sasaran, hal yang Budi lakukan dengan Komisi II sebagai mitra kerja dari organisasi perangkat daerah atau OPD adalah menangani Covid-19 hingga tuntas.
"Saya akan memberikan kewenangan penuh kepada komisi-komisi agar mereka bisa bekerja maksimal dalam mengawasi OPD yang menggunakan BTT ini, biar lebih pas dari pada lewat pansus," kata dia. []
