Bandung - Komisi I DPRD Jawa Barat meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi, kabupaten dan kota Jawa Barat yang wilayahnya sedang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan dalam seluruh tahapan Pilkada.
Hal ini penting dilakukan sebagai upaya pencegahan munculnya klaster baru pada saat Pilkada yang banyak dikhawatirkan masyarakat.
“Disiplin dalam penerapan protokol kesehatan bisa menjadi upaya mencegah munculnya klaster Pilkada. Jadi, memang harus benar-benar disiplin.Tak hanya penyelenggara Pemilu-nya tetapi semua pihak agar penyelenggaraan Pemilu ini berjalan lancar mencegah pemilihan kepala daerah ini menjadi klaster baru,” harap Sekretaris Komisi I DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS Sadar Muslihat dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tagar di Bandung, Sabtu 3 Oktober 2020.
Oleh karena itu, Sadar menyampaikan kepada penyelenggara Pemilu (KPUD) untuk kesiapannya serta kerjasamanya dengan gugus tugas percepatanan penanganan Covid-19 di daerah, agar pelaksanaan Pilkada benar-benar sesuai protokol kesehatan, dan tak menimbulkan kluster baru.
“Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tengah suasana pandemi Covid-19 menimbulkan kekhawatiran memunculkan klaster baru penyebaran virus baik kepada peserta, pemilih maupun penyelenggara. Oleh sebab itu, kuncinya prokotol kesehatan sebagai antisipasi,” jelas Sadar.
Anggota Komisi I DRPD Jawa Barat dari Fraksi PKB Nasir.(Foto: Tagar/Fitri Rachmawati)Sementara itu, Anggota Komisi I DRPD Jawa Barat dari Fraksi PKB Nasir mengatakan, selain kekhawatiran akan adanya kluster baru dalam Pilkada Jabar 2020, kekhawatiran lain terhadap kerusuhan pun harus menjadi perhatian bagi penyelenggara Pemilu. Mengingat dari 8 kabupaten dan kota yang melaksanakan Pilkada 2 atau 3 diantaranya termasuk wilayah yang rawan. Dengan kesadaran akan hal tersebut diharapkan penyelenggara dapat melakukan antisipasi.
“Kekhawatiran pada Pilkada saat ini bertambah selain kekhawatiran adanya kerusuhan, Pilkada saat ini bertambah kekhawatiran menjadi klaster baru penyebaran covid 19. Tapi, saya pikir dalam pelaksanaannya KPUD sudah berpengalaman, dan Polres sangat berpengalaman bagaimana menanggulangi hal-hal seperti itu, tetapi kekhawatiran menjadi klaster ini belum ada pengalaman. Jadi yang harus diantisipasi sebaik mungkin adalah pelaksanaan protokol kesehatan,” tegas Nasir.
Nasir juga mendorong KPUD untuk melakukan simulasi agar terciptanya gambaran terkait pencoblosan dengan prokotol kesehatan. Sehingga, apa yang menjadi kekhawatiran terhadap adanya kluster baru dapat terbantahkan.
Sedangkan KPUD Kabupaten Karawang Miftah Farid menambahkan, tahapan pemilu yang dilaksanakan hingga tanggal 24 September 2020 yang dimulai dari pengundian dan penetapan nomor urut dipastikan sudah berjalan dengan baik dan tidak adanya kasus covid-19 setelah pelaksanaan.
Miftah juga berharap pada tahapan kampanye yang dimulai sejak 26 September hingga 5 Desember 2020 tidak akan ada laporan munculnya kluster baru (kluster Pilkada, kluster kampanye). Oleh karena itu, ia mengharapkan kepada para penyelenggara Pemilu, pemilih dan peserta untuk tetap disipilin menerapkan protokol kesehatan dalam semua proses atau tahapan Pilkada sampai pada pencoblosan ataupun pada pengumuman nanti. []
Baca juga:
- KPUD Jabar Segera Tetapkan Calon Peserta Pilkada 2020
- Keselamatan Warga dari Covid-19 di Pilkada Jabar
