Pilkada 2020, Gerindra Jabar Tunggu Revisi UU Pilkada

Partai Gerindra Jawa Barat mengungkapkan sampai saat ini partainya belum mempersiapkan Pilkada 2020.
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Daddy Rohanady meyakini syahwat kadernya pasti besar maju di Pilkada 2020, tetapi dilema karena harus mundur sesuai aturan dalam UU No.10 2016, Bandung, Rabu 16 Oktober 2019. (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati)

Bandung - Partai Gerindra Jawa Barat mengungkapkan sampai saat ini partainya belum mempersiapkan Pilkada 2020, karena masih menunggu revisi UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Terutama pada Pasal 7 Ayat (2) huruf s, soal kewajiban pengunduran diri sebagai anggota dewan sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.

"Sampai saat ini, belum banyak yang dipersiapkan. Kita masih menunggu revisi UU No 10 Tahun 2016. Apakah memang berlaku secara utuh seperti ini tanpa perubahan, atau akan ada perubahan. Kita masih tunggu itu," tutur Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat, Daddy Rohanady, di Bandung, Rabu 16 Oktober 2019.

Apabila memang ada perubahan jelas Daddy, tentu akan membuka peluang besar bagi kader Gerindra yang kebetulan saat ini duduk menjadi anggota dewan, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota periode 2019-2024, yang akan maju di Pilkada 2020 untuk delapan kabupaten dan kota di Jawa Barat.

"Saya yakin kawan-kawan yang saat ini menjadi anggota dewan, syahwatnya juga cukup besar untuk maju di Pilkada 2020 ini," jelas Daddy.

Jangan sekarang, belum ada persiapan sampai sekarang

Tetapi yang menjadi dilema saat ini terang Daddy, anggota dewan yang akan maju di Pilkada 2020 harus mundur karena ada aturan dalam UU No 10 Tahun 2016 tersebut. Sehingga, sampai saat ini DPD Partai Gerindra Jawa Barat belum membentuk tim penjaringan calon.

"Persiapan pilkada, seperti biasa kita ada desk pilkada untuk menentukan nama-namanya dan nanti di desk pilkada akan disusun dulu panitianya," terang Daddy.

Daddy menambahkan, meskipun DPD Partai Gerindra Jawa Barat belum mempersiapkan Pilkada 2020 untuk delapan kabupaten dan kota, ia meminta, kader yang akan maju harus yang populer, yang biasanya tokoh.

"Syukur-syukur itu Ketua DPD Partai Gerindra kabupaten atau kota, itu yang menjadi harapan dan prioritas. Prinsipnya memang dari tokoh, populer, elektabilitas tinggi dan terutama kader partai," tambah dia.

Kalaupun nanti prinsip atau persyaratan tersebut tidak dimiliki kader Partai Gerindra, tentu akan membuka peluang bagi non kader. Tetapi, kembali lagi pada prinsip partai yang lebih mengutamakan kader partai.

"Kita akan dorong para kader terutama ketua DPD Partai Gerindra kota dan kabupaten untuk maju di Pilkada 2020. Tetapi kalau tetap tak mau ya sudah. Kita berikan kesempatan untuk yang mau," ujar dia.

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Bucy Wibawa enggan menjawab soal persiapan pilkada dengan alasan yang tak dikemukakannya.

"Jangan sekarang, belum ada persiapan sampai sekarang," tutur dia sambil berlalu dan memalingkan mukanya, saat ditanya Tagar. []

Berita terkait
Pengamat Sebut Gerindra Bisa Jadi Koalisi-Kritis
Apabila Gerindra bergabung ke pemerintahan Jokowi, partai tersebut bisa berperan menjadi koalisi-kritis.
Dapil Jabar 1, PDIP Gerindra dan PKS Dapat Dua Kursi
Tiga partai berhasil mendapatkan dua kursi untuk DPRD Provinsi Jawa Barat. Berikut nama partainya.
Langkah Gerindra di DPRD Jabar dengan 25 Kursinya
Partai Gerinda Jawa Barat mengklaim akan lebih memaksimalkan fungsi legislasi budgeting atau penganggaran dan pengawasan di era Ridwan Kamil.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.