DPRD Jabar Ingatkan Risiko Kluster Baru Jelang Pilkada 2020

DPRD Jabar ingatkan Bawaslu Jabar pastikan taati protokol kesehatan cegah risiko kluster pilkada serentak 2020.
Sekretaris Komisi I DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS Sadar Muslihat. (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati)

Bandung - Komisi I DPRD Jawa Barat meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat untuk memastikan protokol kesehatan ditaati tidak hanya pada persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), namun juga sampai pelaksanaan Pilkada Serentak nanti.

“Hal itu (disiplin protokol kesehatan) penting dilakukan (terutama pengawasan dari Bawaslu Jabar) supaya tidak menimbulkan potensi penyebaran Covid 19 atau mencegah kluster baru, kluster Pilkada serentak nanti,” ucap Sekretaris Komisi I DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, Sadar Muslihat, Bandung, Senin 9 November 2020.

Jabar Abdullah Dahlan dan Sadar MuslihatSekretaris Komisi I DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS Sadar Muslihat  (kanan) bersama Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan (kiri). (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati)

Kami mengingatkan Bawaslu Jabar agar pada pelaksanaannya bisa mencegah risiko munculnya klaster baru,

Oleh karena itu Sadar mengatakan, pengawasan dari Bawaslu Jabar sangat penting dilakukan untuk mencegah risiko timbulnya kluster baru, kluster Pilkada Serentak 2020. Sehingga tugas Bawaslu Jabar pada Pemilu kali ini bertambah tak hanya mengawasi pelanggaran-pelanggaran Pemilu namun juga termasuk soal disiplin dalam penerapan protokol kesehatan.

“Peran Bawaslu Jabar sangat penting dalam pelaksanaan Pilkada. Sehingga diperlukan supervisi agar protokol medis dijalankan dengan baik. Kami mengingatkan Bawaslu Jabar agar pada pelaksanaannya bisa mencegah risiko munculnya kluster baru,” ucap Sadar.

Disamping itu, Sadar pun mewacanakan mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyediakan bangunan permanen untuk Bawaslu Jawa Barat. Sebab, selama ini Bawaslu Jabar tak memiliki sekretariat yang representatif. Padahal, keberadaannya sangat penting sebagai lembaga pengawas Pemilu.

“Kami juga akan mendorong Pemprov Jabar untuk menyediakan bangunan permanen untuk Bawaslu ini. Kami akan dorong persiapan penganggarannya dari sekarang untuk proyeksi anggaran 2021. Apalagi untuk persiapan Pemilu selanjutnya. Baik untuk Pemilu Legislatif maupun kepala daerah nanti,” ujar Sadar. []

Baca juga:

Berita terkait
DPRD Jabar Minta Guru Honorer Diangkat Jadi PPPK
Komisi V DPRD Jawa Barat minta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk segera mengangkat guru honorer menjadi PPPK.
DPRD Jabar: Banyak Perusahaan "Ngakali" Pajak Air Permukaan
Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Husin mengungkapkan banyak faktor penyebab pajak air permukaan belum maksimal.
Ketua Komisi II DPRD Jabar Terima Masukan IKPM Jabar-Yogya
Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati terima masukan dari ikatan Pelajar Mahasiswa Jawa barat-Yogyakarta.
0
Ketua DPRD: HJB ke-539 Momentum Kebangkitan Kabupaten Bogor
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengatakan Hari Jadi Bogor yang ke-539 hendaknya menjadi momentum kebangkitan Kabupaten Bogor.