Lhokseumawe - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian, diminta mengevaluasi kinerja Polresta Banda Aceh oleh Direktur Koalisi NGO HAM Aceh Zulfikar Muhammad, karena dinilai gagal mengendalikan massa demonstran.
Ia menyayangkan, peristiwa pemukulan kepada Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Azhari Cage dan sejumlah mahasiswa tak bisa diredam, malahan dilakukan oknum polisi.
“Seharusnya pemukulan itu tidak sepatutnya terjadi, harus ada pendekatan humanis dalam pengendalian massa. Maka kami mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian, segera melakukan evaluasi kinerja Polresta Banda Aceh,” ujar Zulfikar kepada Tagar, di Aceh, Jumat, 16 Agustus 2019.
Menurut Zulfikar, DPRA menjadi titik aspirasi rakyat Aceh, karena dalam khazanah demokrasi di Indonesia, hal ini dibenarkan.
Baca juga: Video: Pemukulan Ketua Komisi I DPR Aceh
Ia menilai pihak kepolisian terlalu agresif, apalagi terdapat mahasiswa yang ditangkap, hanya karena menyampaikan suara rakyat.
“Gedung itu dibangun untuk penyampaian demokrasi, maka Polresta Banda Aceh belum mampu menghormati alam demokrasi yang ada di Indonesia dan memperburuk citra kepolisian,” kata Zulfikar.
Ia mengingatkan, semestinya Tito Karnavian mengeluarkan pernyataan permohonan maaf atas kejadian pemukulan yang dilakukan oknum polisi kepada Azhari Cage dan mahasiswa.
Baca juga: Polisi Lepas 5 Mahasiswa Aceh yang Diamankan saat Demo
“Mengapa sampai harus melakukan permohonan maaf? Karena dewan merupakan perwakilan dari rakyat Aceh dan memiliki hak impunitas atas setiap pendapat-pendapatnya dan begitu juga mahasiswa dilindungi oleh undang-undang dalam menyatakan pendapat,” kata Zulfikar.
“Kapolri selaku pimpinan tertinggi kepolisian harus meminta maaf kepada masyarakat, karena memang setiap kasus pemukulan tidak dibenarkan. Semoga evaluasi itu bisa segera dilakukan,” kata Zulfikar Muhammad. []
