Padang - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno, mengklaim belum mengetahui kabar pemangkasan anggaran dan pengurangan jatah perjalanan dinas ke luar negeri di 2020.
Tidak masalah jika dirasionalisasi. Perlu diketahui, perjalanan dinas ke luar negeri itu ada tiga lapis yang harus dilewati.
"Saya rasa tidak ada rasionalisasi, dari mana informasinya? Nanti kita cek mana saja yang perlu dirasionalisasi. Kalau DPMPTSP kan investasi," katanya di Padang, Senin 13 Januari 2020.
Irwan mengaku tidak mempermasalahkan jika memang dilakukan pemangkasan atau rasionalisasi anggaran dinas ke luar negeri.
Menurutnya, meski anggaran dirasionalisasi oleh DPMPTSP, masih banyak dinas lain yang bisa dioptimalkan. Seperti Disperindag untuk promosi perdagangan, Dinas Pariwisata untuk promosi pariwisata, dan Dinas Kebudayaan.
Politisi PKS itu memastikan kunjungan ke luar negeri semuanya melahirkan kegiatan investasi untuk mendatangkan investor.
"Tidak masalah jika dirasionalisasi. Perlu diketahui, bahwa perjalanan dinas ke luar negeri itu ada tiga lapis yang harus dilewati. Mendagri, Sekneg, dan Menlu, jadi tidak sembarangan pergi saja," katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar, Maswar Dedi, mengatakan anggaran perjalanan dinas ke luar negeri di tahun 2020 dipangkas lebih dari 50 persen.
Jika di tahun 2019 anggaran kunjungan kerja ke luar negeri mencapai Rp 2 miliar, tahun 2020 ini turun menjadi Rp 500 juta. Penurunan jumlah kunjungan ini karena Pemprov ingin mengejar investasi yang benar-benar pasti saja. []
