Jakarta - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan tak mengetahui permasalahan yang menjerat PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI. Ia mengaku, walau saat itu menjabat sebagai Panglima TNI, tugasnya tak bersinggungan langsung dengan kasus yang telah berlangsung lama dan hingga kini masih bergulir.
"Saya enggak ngerti ya urusan ASABRI. Panglima TNI tidak punya otoritas yang bersinggungan dengan ASABRI karena itu dikelola oleh Kementerian BUMN," kata Moeldoko di kantor KSP, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020.
Meskipun terus didesak wartawan, Moeldoko tetap tak bergiming. "Kalau urusan ASABRI, saya nggak ngerti sama sekali," katanya berulang-ulang.
ASABRI merupakan BUMN di bidang asuransi sosial serta pembayaran pensiun khusus untuk anggota Polri, prajurit TNI, dan pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Pada 1995-1997, ASABRI terjerat skandal penyalahgunaan dana iuran peserta. Saat itu, Mayjen Subarda Midjaja selaku Direktur Utama ASABRI bersama Henry Leo, seorang pengusaha swasta, mendirikan perusahaan PT Wibawa Mukti Abadi pada 1994.
Ilustrasi - Calon karyawan Asabri 2019 (Foto: Asabri)
Dana ASABRI sebesar Rp 410 miliar digunakan untuk kepentingan di luar program perseroan seperti sebagai uang muka pembelian Plaza Mutiara oleh PT Wibawa Mukti Abadi. Atas perbuatannya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur waktu itu memvonis Dirut ASABRI Subarda 4 tahun kurungan penjara dan denda Rp 30 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, Subarda juga diminta membayar uang pengganti senilai Rp 33 miliar. Sementara Henry Leo divonis 6 tahun kurungan penjara.
Pelaku perampokan Jiwasraya dan ASABRI harus dihukum seberat-beratnya
Beberapa hari lalu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot Moeldoko dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan karena diduga terlibat dalam kasus ASABRI. Ia juga mendesak Presien Jokowi untuk menangkap dan mengungkapkan pelaku kejahatan atau perampokan Asuransi Jiwasraya dan ASABRI.
"Sudah saatnya Kangmas Joko Widodo untuk konsentrasi dalam penegakan hukum terutama kinerja Kejaksaan Agung yang harus bisa mengembalikan dana Jiwasraya dan Asabri yang dirampok oleh Heru Hidayat, Hary Prasetyo Cs serta menghukum semua pelaku perampokan Jiwasraya dan Asabri seberat beratnya," katanya kepada wartawan, Sabtu 11 Januari 2020.
Sebelumnya Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pemerintah berencana mengambil langkah khusus guna menangani masalah ASABRI Kementerian BUMN bakal menerapkan perlakuan berbeda dalam mengurai masalah yang melanda tubuh perusahaan asuransi TNI-Polri tersebut. “Kalau ASABRI ini kan asuransi sosial, pasti penyelesaiannya berbeda dengan kasus seperti Jiwasraya yang bersifat lembaga privat, jadi penyelesaian secara B2B (business to business) agak sulit,” kata Kartika di Jakarta, Senin 13 Januari 2020.
Gedung kantor pusat PT Asabri (Persero). (Foto: Facebook/PT ASABRI-Persero)Adapun, langkah selanjutnya yang bakal dia lakukan adalah menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Kordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku induk dari organisasi TNI dan Polri. “Kita tunggu panggilan dari Menteri Polhukam,” tegas Kartika.
Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan Menteri BUMN Erick Thohir akan berkonsultasi dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD terkait upaya-upaya penyelesaian ASABRI. Menurutnya, Kementerian BUMN telah memiliki beberapa rencana untuk menyelesaikan masalah di ASABRI. Namun, keputusan akhir solusi akan menunggu pertimbangan dari Prabowo dan Mahfud MD.[]
Baca Juga:
- Erick Thohir Konsultasi Asabri ke Prabowo-Mahfud MD
- Mahfud MD: Presiden Perintah Gebuk Koruptor Asabri
