Didata Saat Kampanye, Daftar Pemegang BPJS Kini Dicoret

Ketua Kesira Jawa Timur, Benjamin Kristianto menyayangkan pencoretan daftar pemegang kartu BPJS jalur PBI di Surabaya.
Ketua Kesehatan Indonesia Raya (Kesira) Jawa Timur (Jatim), Benjamin Kristianto. (Foto: Tagar/ Adi Suprayitno)

Surabaya - Ketua Kesehatan Indonesia Raya (Kesira) Jawa Timur (Jatim), Benjamin Kristianto, menyayangkan banyaknya pemegang kartu kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) jalur Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dicoret oleh pemerintah dengan dalih peserta tersebut sudah tidak layak mendapat bantuan.

Padahal selama ini, sejumlah kartu BPJS diberikan oleh Ketua RT/RW atau kepala desa kepada keluarganya. Pembagian sebagian kartu PBI juga disinyalir menjadi jurus ampuh untuk meraup suara saat musim kampanye beberapa waktu lalu.

"Jangan sampai diberikan RT, RW, Kepala desa diberikan Keluarganya, ataupun diberikan saat masa kampanye kemarin," ujar Benjamin, di Surabaya, Jumat 11 Oktober 2019.

"Dikeluarkan kartu sakti yang gunanya promotif atau sasaran kampanye sesaat. Kalau kampanyenya sudah selesai, maka PBI ditutup atau dibatalkan," kata dia.

Dikeluarkan kartu sakti yang gunanya promotif atau sasaran kampanye sesaat.

Anggota Komisi E DPRD Jatim itu menegaskan, pemerintah seharusnya melakukan verifikasi terlebih dulu, sebelum mencatat orang menjadi PBI. Dengan begitu, peserta PBI benar-benar orang tidak mampu.

Baca juga: YLKI Desak Pemerintah Reformasi Pengelolaan BPJS

Politisi asal Partai Gerindra itu berharap agar pemerintah benar-benar selektif dalam pengurangan PBI. Jika pasien itu memang dari keluarga tidak mampu, maka selayaknya bahwa kesehatan orang tersebut menjadi bagian tanggung jawab negara.

"Negara harus membiayai itu. Kalau itu error (masyarakat mampu), selayaknya ditarik," kata dia.

Mantan direktur Rumah Sakit William Booth itu menyebut pencoretan PBI dalam jumlah besar tidak hanya berdampak pada pasien saja.

Tetapi BPJS juga akan merasakan dampaknya karena iuran berasal dari Pemerintah. Operasional BPJS tentunya juga akan terganggu karena pendapatannya berkurang.

"Kalau itu besar-besaran (pencoretan) sampai 1,2 juta peserta PBI akan berdampak pada BPJS itu sendiri. Operasional kan datang dari pemerintah juga. Kalau itu dipotong langsung, operasional BPJS juga akan terganggu," katanya.

Benjamin berharap, pemerintah melakukan penyetopan PBI secara selektif dan bertahap. Verifikasi sangat penting untuk mengetahui status penerima, apakah orang mampu atau tidak.

Sementara Deputi BPJS Kesehatan Jatim, Handaryo, mengatakan ada 1,2 juta peserta dicoret dari daftar kepesertaan. Pencoretan ini merupakan tahap ke-8 dan Jatim yang terbesar secara nasional karena jumlah yang dikeluarkan mencapai 1,2 juta peserta PBI. Sedangkan yang masuk baru sekitar 607 ribuan orang.

Kepesertaan BPJS Kesehatan di Jatim sudah relatif bagus yakni mencapai 28,6 juta dari jumlah penduduk Jatim yang mencapai 40,4 juta atau kisaran 72 persen. Sedangkan khusus kepesertaan PBI di Jatim mencapai 15,2 juta orang. Kemudian PBI yang didaftarkan daerah sekitar 2,8 juta peserta

"Saat ini kepesertaan BPJS Kesehatan di Jatim turun menjadi 70,2 persen dari jumlah penduduk Jatim yang mencapai 40,4 juta orang," tuturnya.

Masyarakat dari keluarga belum mampu yang dicoret dari kepesertaan, bisa melaporkan kepada dinas sosial setempat. Sebaliknya, jika peserta PBI yang dikeluarkan itu memang sudah tergolong keluarga mampu, disarankan mendaftar BPJS ke jalur mandiri.

"Kalau pemdanya punya kuota untuk PBI Daerah, silahkan didaftarkan kembali menjadi peserta PBI Daerah," kata Handaryo.

"Tapi kalau pemdanya sudah tidak memiliki kuota, silahkan di data kembali oleh Dinas Sosial untuk dimasukkan Data Terpadu Keseahteraan Sosial (DTKS) supaya nanti masuk ke dalam ketetapan Kemensos kembali," ujarnya. []

Berita terkait
BPJS Jatim Kelimpungan Bayar Utang Rp 2,7 Triliun
BPJS Jawa Timur kelimpungan mencari dana talangan untuk membayar tunggakan hutang Rp 2,7 triliun di ratusan rumah sakit di Jawa Timur.
Tunggakan BPJS di Jatim Capai Rp 2,5 Triliun
Tunggakan hutang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang tersebar di 325 rumah sakit di Jawa Timur mencapai Rp 2,5 triliun
Pemerintah Coret 316.059 Peserta BPJS PBI di Surabaya
Pemerintah mencoret 316.059 peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dari jalur Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Surabaya.
0
Hasil Pertemuan AHY dan Surya Paloh di Nasdem Tower
AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sudah tiga kali ke Nasdem Tower kantor Surya Paloh. Kesepakatan apa dicapai di pertemuan ketiga mereka.