Jawa Timur - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan nampaknya kelimpungan mencari dana talangan untuk membayar tunggakan hutang Rp 2,7 triliun di ratusan rumah sakit di Jawa Timur. Mengingat tunggakan tersebut sudah dua bulan belum dibayar sehingga jatuh tempo.
Deputi Direktur BPJS Kesehatan Wilayah Jatim, Handaryo berharap agar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ikut membantu menyelesaikan masalah tunggakan dengan mencarikan dana talangan ke Pemerintah Pusat. Mengingat tunggakan belum terbayarkan akan berdampak pada keuangan rumah sakit.
"Sudah dua bulan tunggakan belum dibayar sehingga jatuh tempo. Apalagi ini sudah masuk ke bulan ketiga," ujar Handaryo usai rapat koordinasi dengan Khofifah, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu 9 Oktober 2019.
Handaryo menegaskan, cash flow akan terganggu jika bulan ketiga tunggakan belum juga terbayarkan. Rumah sakit akan mengalami krisis keuangan karena manajemen tidak berjalan kondusif.
BPJS berharap agar Khofifah dapat memperjuangkan aspirasi BPJS agar hutang di rumah sakit segera dapat dibayar. Khofifah didorong berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar dana talangan segera dicairkan.
Keterlambatan pembayaran hutang di rumah sakit bisa teratasi dengan cepat, dengan adanya dana talangan
Sedangkan, Khofifah mengaku sudah dua kali menemui Wakil menteri keuangan agar mencairkan dana talangan. Diharapkan rumah sakit segera mendapat support yakni tunggakan terbayarkan.
"Saya sudah sampaikan saat tugas ke Jakarta. Data-data rumah sakit berdasarkan BPJS saya bawa. Ini sudah 2 bulan, jadi mereka harus disupport yang sudah terverifikasi agar segera bisa terbayarkan," ujar Khofifah.
Ketua Muslimat NU itu optimis persoalan hutan BPJS ke rumah sakit akan terpecahkan karena pencairan dana talangan tinggal menunggu keputusan presiden. Kementerian Keuangan telah menyiapkan dana talangan.
"Kita ingin memberikan rasa aman kepada rumah sakit sehingga tetap dapat melayani pelayanan kesehatan dengan maksimal," pungkasnya. []
Baca juga:
- Tunggakan BPJS di Jatim Capai Rp 2,5 Triliun
- Pemerintah Coret 316.059 Peserta BPJS PBI di Surabaya
- Kenaikan Iuran BPJS Bakal Pengaruhi Perilaku Peserta
