UNTUK INDONESIA
Dewan Pengawas dari Penegak Hukum, KPK Rawan Konflik
Bakal ada konflik antara KPK dengan penegak hukum lain bila anggota Dewan Pengawas KPK berasal dari unsur aparat.
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (Foto: Tagar/Nurul Yaqin)

Jakarta - Pegiat antikorupsi dari Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal menyebut bakal ada konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan penegak hukum lain bila anggota Dewan Pengawas KPK berasal dari unsur aparat. 

Perkataan Erwin menanggapi pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly soal kriteria anggota Dewan Pengawas KPK salah satunya bisa berasal dari aparat penegak hukum. Dia menilai, ide itu tidak masuk akal karena bertentangan dengan lembaga antirausah yang sejak berdiri mengusung independensi.

"Itu ide yang absurb dan bertentangan dengan semangat independensi KPK. Pada sisi lain, ide itu tidak hanya akan melemahkan KPK. Namun juga membuat konflik antara KPK dengan penegak hukum lainnya," kata Erwin kepada Tagar, pada Rabu 18 September 2019.

Jika itu terjadi, maka KPK sudah jadi mumi dan macan ompong. KPK sudah jadi sejarah.

Bila benar wacana itu diterapkan, kata Erwin, ritme KPK yang sudah terbentuk dalam memberangus tindak pidana korupsi akan padam. Disebutkannya KPK bakal menjadi macan ompong yang tak lagi bertaji.

"Jika itu terjadi, maka KPK sudah jadi mumi dan macan ompong. KPK sudah jadi sejarah," ujarnya.

RUU KPKMenkumham Yasonna Laoly memberikan salam kepada pimpinan sidang saat akan menyampaikan pandangan akhir pemerintah terhadap revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2019. (Foto: Antara/M Risyal Hidayat)

Menurut dia, bila KPK ingin diperkuat sepatutnya DPR dan pemerintah tak mengendurkan batasan dan birokrasi lembaga antirasuah dalam menindak penyalahgunaan uang negara. 

Lebih lanjut, Erwin mengatakan sepatutnya DPR dan pemerintah membuka tangan terhadap KPK terkait pembahasan aturan yang bersinggungan dengan lembaga antirasuah, seperti revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang telah diketok rapat paripurna DPR pada Selasa 17 September 2019.

"Jika ingin KPK kuat harusnya jadikan dia organ tunggal pemberantasan korupsi, bukan dengan mengebiri kewenangannya. Namun hal itu sudah terlambat. Presiden dan DPR tidak pernah membahas secara detail blue print pemberantasan korupsi," ucapnya.

Mengingat pembahasan anggota Dewan Pengawas KPK masih digodok Presiden Joko Widodo (Jokowi), Erwin berharap nantinya lima sosok itu berasal dari eks anggota KPK sehingg marwah lembaga antirasuah masih terjaga dan tidak terkooptasi.

"Saya menyarankan mantan-mantan pekerja KPK yang punya pengalaman dan integritas untuk mengisi posisi tersebut," kata dia.

"Bisa pekerja atau komisioner atau tokoh-tokoh antikorupsi. Tapi idealnya orang yang paham teknis soal pemberantasan korupsi," tuturnya. 

Menkumham sebelumnya menyebutkan Dewan Pengawas untuk KPK tidak menutup kemungkinan berasal dari aparat penegak hukum selain dari tokoh masyarakat, akademisi, dan pegiat antikorupsi.

Tolok ukur itu nantinya akan ditentukan oleh Jokowi. Dalam RUU KPK yang disahkan DPR dengan pemerintah Selasa 17 September 2019, anggota Dewan Pengawas dipilih presiden.

"Itu nanti Presiden akan membuat lebih lanjut (kriteria anggota Dewan Pengawas). Bisa dari tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, aparat penegak hukum yang pas," ujar Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 17 September 2019.

Baca juga: 

Berita terkait
Pilkada 2020 Suara Partai Pencetus Revisi UU KPK Anjlok
Suara 5 partai pengusung revisi UU KPK diprediksi bakal anjlok di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Sikap PSI Soal Revisi UU KPK Setelah Hujan Pertanyaan
PSI disorot keberpihakannya terhadap revisi UU KPK yang sedang bergulir di DPR. Hujan pertanyaan muncul, mempertanyakan PSI.
Gerakan Daulat Desa Dukung Dewan Pengawas KPK
Pembentukan Dewan Pengawas KPK mendapat dukungan dari Gerakan Daulat Desa (GDD). Mereka meyakini Jokowi tidak akan sembarangan dalam memilih.
0
Rudiantara: Target 2020 Indonesia Bebas Sinyal
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menargetkan Indonesia akan bebas sinyal pada tahun 2020.