UNTUK INDONESIA
Gerakan Daulat Desa Dukung Dewan Pengawas KPK
Pembentukan Dewan Pengawas KPK mendapat dukungan dari Gerakan Daulat Desa (GDD). Mereka meyakini Jokowi tidak akan sembarangan dalam memilih.
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (Foto: Tagar/Nurul Yaqin)

Jakarta - Pembentukan Dewan Pengawas KPK mendapat dukungan dari Gerakan Daulat Desa (GDD). Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal GDD Sabar Mangadoe. Ia meyakini Presiden Jokowi tidak akan sembarangan dalam memilih dan menunjuk.

"Kita yakin bahwa Presiden Jokowi akan memilih dan menunjuk para anggota Dewan Pengawas KPK dengan kualitas manusia setengah dewa," ucapnya dalam rilis yang dikirimkan ke Tagar, Rabu, 18 September 2019. 

Komisi Pemberantasan Korupsi akan jauh lebih berkemampuan besar.

Menurut dia, konspirasi mafia internal KPK dan mafia eksternal yang selama ini merajalela akan terancam. Sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi akan jauh lebih berkemampuan besar, dalam mencegah dan memberantas korupsi yang sudah semakin kronis dan akut serta merajalela.

Dengan kualitas Dewan Pengawas KPK yang berintegritas yang tinggi, kata dia, Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia di tahun 2018 hanya 38, akan melesat menuju IPK mencapai minimal 60.

"Saat IPK telah mencapai minimal 60 maka artinya Indonesia sudah mulai dinilai oleh rakyat dan dunia serta para pemangku kepentingan lainnya bukanlah lagi sebagai negara korupsi," ucapnya. 

Dengan demikian, lanjut dia, maka otomatis berbagai jenis bentuk investasi asing dan lokal akan segera meningkat dan membesar. Dengan begitu akan terjadi peningkatan ekonomi yang tinggi secara cepat dan berkelanjutan. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membentuk panitia seleksi pemilihan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menyaring calon yang akan diusulkan kepada DPR RI.

"Nanti dewan pengawas itu Presiden akan membentuk tim seleksi. Setelah itu diseleksi, setelah itu nama-nama dari yang diseleksi itu akan disampaikan kepada Presiden," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta pada Selasa, 17 September 2019, seperti diberitakan Antara.

Menurut dia, Presiden akan menyeleksi tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang dan kredibilitas yang baik dalam upaya memberantas korupsi. []

Berita terkait
Presiden Jokowi Bentuk Dewan Pengawas KPK
Presiden Jokowi akan membentuk panitia seleksi pemilihan Dewan Pengawas KPK dengan latar belakang yang mumpuni.
Bara JP: Revisi UU KPK Untuk Menguatkan KPK
Bara JP) menyatakan revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang telah disahkan oleh DPR adalah untuk menguatkan KPK.
Ada Kepentingan Politik Sama dalam Pengesahan UU KPK
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai ada kepentingan dibalik sama dibalik pengesahan UU KPK.
0
Dugaan Sistem IT Tokopedia Tak Tangguh, Gampang Diretas
Sistem teknologi informasi (IT) di Tokopedia diduga tak tangguh menyusul kabar dibobolnya data pribadi pengguna e-commerce itu.