UNTUK INDONESIA
Denny Siregar: Untuk Apa Perppu KPK?
Saya ketawa aja lihat begitu gigih banyak orang mencoba mendesak Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK. Tulisan opini Denny Siregar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Instagram/graceanastasia.sw)

Saya ketawa aja lihat begitu gigih banyak orang mencoba mendesak Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK. Seolah-olah Jokowi bisa didesak-desak untuk mengambil keputusan, apalagi keputusan sepenting Perppu.

Ditambah ada kelompok mahasiswa pakai acara ancam mengancam, kalau Jokowi tidak keluarkan Perppu KPK, mereka akan keluar dengan demo yang lebih besar lagi. Ini mahasiswa apa preman?

Bahkan ada Lembaga Survei sengaja membuat survei seolah-olah rakyat mendukung terbitnya Perppu.

Begini ya. Setahu saya, Jokowi malah sejak awal sangat peduli dengan masalah radikalisme di KPK.

Catat, agenda penting Pansel KPK dalam mencari calon pimpinan waktu itu adalah radikalisme. Karena itu, Pansel KPK menggandeng BNPT dan BIN untuk mencari capim yang mampu memberantas radikalisme. Di mana? Ya, di KPK lah.

Jokowi sudah mendengar lama bahwa KPK sekarang ini bukan lagi lembaga, tetapi sudah menjadi NEGARA. Kekuasaan mereka tidak terbatas, tidak ada pengawas, pegawainya tidak bisa dipecat.

Para pembela cicak ini lupa, bahwa cicak di dalam KPK sekarang ini sudah mengalami metamorfosis jadi kadal berbisa.

Perpu KPKDirektur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menyampaikan hasil survei mengenai Perppu KPK dan gerakan mahasiswa di mata publik di Jakarta, Minggu, 6 Oktober 2019. Dalam survei tersebut 70,9 persen responden menilai revisi UU KPK melemahkan KPK dan 76,3 persen responden menyetujui presiden untuk mengeluarkan Perppu KPK. (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Bayangkan kekuasaan sebesar itu ketika ditumpangi kelompok radikalis? Ngeri, kan?

Karena itu, UU KPK yang ada perlu direvisi supaya KPK bisa kembali menjadi lembaga lagi. Dan ini sudah kesepakatan bersama antara eksekutif dan legistlatif. Tentu Jokowi punya catatan, tidak semua permintaan DPR diterima.

Nah jika semua sepakat, lalu untuk apa lagi Perppu KPK? Itu kan sama dengan menjilat ludah sendiri. Dan Jokowi bukan tipikal orang yang kemarin A besoknya bilang B. UU KPK akan tetap disahkan dengan segenap penolakannya.

Lagian lucu, wong UU KPK baru aja belum terbit, terus yang mau di-Perppu-kan apanya? Mikir. Kata Cak Lontong dengan menaruh telunjuk di dahi.

Menurut saya, yang mendesak Jokowi keluarkan Perppu ada dua kelompok masyarakat.

Pertama, simpatisan Taliban di dalam KPK yang tidak ingin hubungan simbiosis mutualisma di antara mereka dan oknum KPK putus di tengah jalan. Mereka ngamuk ketika dibongkar borok-boroknya, dan mengerahkan semua sumber daya mereka untuk melawan.

Dan kedua, mereka yang masih romantis-romantisan dengan kata "cicak vs buaya". Cicak bagi mereka adalah binatang kecil dan lemah yang harus dibela.

Para pembela cicak ini lupa, bahwa cicak di dalam KPK sekarang ini sudah mengalami metamorfosis jadi kadal berbisa. Kadal ini sangat beracun, sehingga orang yang terkena semburannya jadi terlena. Dan saat orang terlena, mereka sibuk menggerogoti negara ini sampai ke akar-akarnya.

Saya juga dulu membela KPK. Sampai saya sadar bahwa KPK secara institusi sedang diubah menjadi senjata perang dengan jubah kesucian, untuk kepentingan sekelompok orang.

Seruput kopinya?

*Penulis buku Tuhan dalam Secangkir Kopi

Baca juga:

Berita terkait
Moeldoko Sebut Perppu UU KPK Bagai Buah Simalakama
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan keputusan untuk penerbitan Perppu Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi bagai buah simalakama.
Jokowi Single Fighter Menghadapi Desakan Perppu KPK
Desakan rakyat agar Jokowi menerbitkan Perppu untuk membatalkan revisi UU KPK jadi polemik yang tak bekesudahan, kenapa tidak ke MK saja?
LSI Sebut Publik Dukung Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Direktur LSI Djayadi Hanan mengatakan hasil survei sebanyak 76,3 persen publik mendukung Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK.
0
Jelang Pelantikan, Jokowi Panggil Menhub Budi Karya
Tiga hari jelang pelantikan Presiden terpilih Jokowi memanggil Menhub Budi Karya ke Istana Kepresidenan Jakarta.