Ambon - Unjuk rasa puluhan mantan karyawan PT Wahana Lestari Investama (WLI) yang menuntut pembayaran uang pemutusan hubungan kerja (PHK) di depan kantor Gubernur Maluku berlangsung ricuh, Kamis 4 Juli 2019.
Kericuhan terjadi saat pengunjuk rasa yang didominasi emak-emak itu memaksa menerobos pagar kantor yang tertutup dijaga ketat polisi untuk bertemu Gubernur Maluku Murad Ismail. Akibatnya, pagar nyaris roboh. Aksi saling dorong pun terjadi di antara polisi dan pengunjuk rasa.
Polisi akhirnya ke luar dan memukul mundur para pengunjuk rasa. Polisi menahan seorang di antara mereka yang diduga sebagai provokator. Tak lama suasana kembali normal. Meski masih terjadi adu mulut antara polisi dan emak-emak.
Mantan karyawan PT WLI, Malik Dalam orasinya mengatakan, sejak diberhentikan 2 November 2017 secara sepihak oleh perusahaan, hingga kini hak-hak 73 mantan karyawan belum juga dibayarkan. Sedangkan ratusan karyawan lain sudah menerima hak mereka.
"Ini tidak adil, maka kami datang bertemu Gubernur Maluku agar beliau membantu perjuangkan hak-hak kami dan memberikan sanksi tegas bagi PT WLI," teriak Malik.
Diakui Malik, hak 73 orang itu tak dibayar karena pihak perusahan tak mau membayar sesuai ketentuan undang-undang.
Hak-hak mereka siap dibayar perusahaan sesuai undang-undang kepailitan
"Sedangkan ratusan karyawan lain yang sudah menerima pembayaran hak itu, tidak sesuai. Kami 73 orang menuntut pembayaran berdasarkan undang-undang tetapi tidak diindahkan pihak perusahan," tandasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno mengaku, setelah Direktur Utama WLI dikonfirmasi, akan segera membayar hak ke-73 karyawan yang di-PHK akibat pailit.
"Hak-hak mereka siap dibayar perusahaan sesuai undang-undang kepailitan," jelas Orno meniru perkataan Direktur Utama PT WLI.
Orno menyatakan, apabila perusahaan beroperasi maka para karyawan akan dipekerjakan kembali. Dia berharap para karyawan bisa lebih tenang dan bisa berurusan dengan pihak perusahaan atas hak-hak karyawan dimaksud.
PT WLI merupakan perusahaan budidaya udang terletak di Arara, Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku.
Tahun 2017 pailit, lalu ratusan karyawan di-PHK. Sebagian karyawan sudah diberikan hak-haknya. Namun 73 karyawan menolak menerima karena mereka menilai pesangon yang akan dibayarkan perusahaan tak sesuai aturan.[]
Baca juga:
