Jakarta - Anggota Komisi IV Saadiah Uluputty mempertanyakan komitmen yang diberikan Presiden Jokowi serta Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terhadap pembangunan konstruksi Ambon New Port, dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rabu, 22 Maret 2022.
Ia heran karena pemerintah dapat membangun infrastruktur lain, seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Ibu Kota Negara (IKN) Baru. Namun, di Maluku pembangunan terhenti karena alasan tidak ada uang.
Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa untuk integrated port tidak ada dananya, dan pihaknya sudah melakukan upaya dengan mengundang para investor untuk membangun pelabuhan di sana.
"Intinya saya mau tanya Pak, apakah benar bahwa itu harus integrated hulu-hilir? jadi saya bilang penangkapan itu bukan soal tangkap Pak, tapi mohon maaf bangun integrated port, ini direkam soalnya. Duitnya nggak ada masalahnya, cuma satu yang harus saya lakukan, saya undang investor," ujar Menteri.
Kalau alasan tidak ada uang bagi kami ini tidak adil, Maluku itu orang yang paling baik se-Indonesia ini tidak pernah bilang mau kibarkan bendera, tidak pernah bilang mau merdeka, kalau hari ini tidak ada uang, waduh mana presiden itu, mana menteri itu, benar-benar kami ditipu ini.
Ia mengatakan, memberikan kepada investor tempat, dengan syarat harus membangun pelabuhan yang nantinya dapat dipilih oleh masyarakat sekitar.
"Investor ini lho saya kasih hak kamu untuk ngambil di sini, tapi syaratnya kamu bangun pelabuhan, sudah ada 8 pelabuhan yang dibangun pemerintah, silahkan dipilih atau kalian mau bangun, itu yang salah satu yang sedang kita kerjakan, supaya terintegrasi, mulai dari hulu-hilir," kata Menteri.
- Baca Juga: RUU APBN 2022 ke Rapat Paripurna DPR
- Baca Juga: DPR RI Siap Jadi Tuan Rumah IPU 2022
"Kalau misalnya, kita siapkan, contohnya waktu itu, new port, lalu kemudian tidak jadi karena memang anggarannya tidak ada Pak, itu yang pertama, yang kedua, siapa yang mau masuk situ harus kita undang, saya pun mau ke situ harus diundang, apakah cocok, apakah pas, dan lain sebagainya," lanjut Menteri.
Menteri berharap ada diskusi secara khusus untuk membahas ini, agar pemerintah menyamakan persepsi dan mencari langkah-langkah yang akan dilakukan ke depannya.
"Jadi saya kira saya kepengen ada diskusi secara khusus lah, supaya kita sama, kalau mau begitu saya sangat bersedia ibu atau bapak saya undang khusus, mari kita duduk dan membahas langkah bersama-sama apa yang akan kita lakukan, dan saya paham persis dimana kendalanya terjadi," ucap Menteri.
Komisi IV DPR RI menolak tegas alasan pemerintah dalam keterlambatan pembangunan Pelabuhan Ambon Baru (Ambon New Port). Alasannya, konstruksi pelabuhan terintegrasi itu telah dijanjikan Presiden Joko Widodo pada 2016, dan peletakan batu pertama pada November 2017.
"Ini tidak boleh begini ya, tidak boleh ada alasan tidak duit, tidak ada uang, ini soal janji presiden, wara-wiri kesana dengan beberapa menteri. Saya tidak bisa ambil terima kalau begini. Presiden menyampaikan sejak 2016 akan di bangun November 2017, kalau katanya duit tidak ada kami tidak bisa terima, bisa bangun kereta api di Bandung, bisa bangun Ibu Kota Negara, ya ini laut kami bertahun-tahun 3 WPP ada disana," ucap Saadiah.
Ia menegaskan kalau alasannya tidak ada uang, pihaknya tidak terima, selama ini, katanya, Maluku tak pernah ingin memisahkan diri dengan NKRI. Namun, mereka terpinggirkan dalam pembangunan.
"Kalau alasan tidak ada uang bagi kami ini tidak adil, Maluku itu orang yang paling baik se-Indonesia ini tidak pernah bilang mau kibarkan bendera, tidak pernah bilang mau merdeka, kalau hari ini tidak ada uang, waduh mana presiden itu, mana menteri itu, benar-benar kami ditipu ini," ucapnya.
- Baca Juga: Puan Pastikan DPR RI Siap Jadi Tuan Rumah P20 2022
- Baca Juga: DPR RI Pastikan RUU Energi Baru Terbarukan Dipastikan Siap di Tahun 2022
Saadiah menjelaskan keberadaan pelabuhan itu penting bagi masyarakat di Provinsi Maluku yang mata pencaharian utamanya menjadi nelayan. Saadiah mencatat ada tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang berada di dalam Provinsi Maluku, yakni WPP-714, WPP-715, dan WPP-718.
Maluku memiliki potensi tangkapan ikan sebesar 4,7 juta ton per tahun atau 37% dari total nasional. Namun, saat ini masyarakat Maluku baru dapat menjaring 543 ribu ton ikan per tahun. Ambon New Port diproyeksikan meningkatkan hasil tangkapan ikan menjadi 750 ribu ton per tahun. Potensi terbesar adalah ikan pelagis termasuk di dalamnya ikan tuna, tongkol, cakalang, teri, dan kembung.
Secara rinci, Ambon New Pot akan berlokasi di samping Pelabuhan PT. ASDP Ferry Indonesia di Waai, Kabupaten Maluku Tengah. Luas pelabuhan terintegrasi itu dirancang mencapai 200 hektar dengan total nilai investasi yang ditelan senilai Rp 4,05 triliun. Pada tahap pertama, Ambon New Port akan dibangun seluas 100 hektar dengan investasi senilai Rp 2,21 triliun. Karena menggunakan skema pendanaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), anggaran yang digunakan dalam tahap pertama adalah Rp 1,2 triliun. []
