UNTUK INDONESIA
Cukai Rokok Naik, PKB: Pikirkan Nasib Petani Tembakau
PKB setuju kenaikan cukai rokok, tapi pemerintah harus pikirkan dulu nasib petani tembakau sebelum memutuskan kebijakan.
Ilustrasi. (Foto: Pixabay/klimkin)

Surabaya - Fraksi PKB DPRD Jawa Timur (Jatim) mendukung kenaikan cukai rokok 23 persen pada awal 2020. Tetapi, pemerintah juga harus memikirkan nasib petani tembakau terlebih dulu sebelum memutuskan kebijakan. 

Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim, Anik Maslahah mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan cukai rokok naik, sepanjang bertujuan untuk mengurangi konsumsi rokok bagi masyarakat dan menambah pendapatan negara. 

Pemerintah harus memikirkan stabilitas harga rokok sebagai dampak kenaikan cukai. Mengingat kenaikan cukai akan berdampak pada kenaikan harga rokok sebesar 35 persen. 

Kalau cukai rokok naik, tentu harga rokok juga naik. Ini bisa berdampak pada petani tembakau.

Dia memandang ribuan petani tembakau yang bergelut dalam pengelolaan menjadi bahan dasar rokok, bisa menyusut karena jumlah perokok menurun. Maka, salah satu cara agar petani tembakau tidak rugi adalah dengan memberi subsidi. 

"Kalau cukai rokok naik, tentu harga rokok juga naik. Ini bisa berdampak pada petani tembakau. Bisa-bisa jumlah petani tembakau bisa menyusut karena konsumsi rokok menurun. Maka diperlukan subsidi," kata Anik, di Surabaya, Selasa, 17 September 2019.

Mantan anggota DPRD Sidoarjo itu menilai syarat ini penting untuk mencegah hilangnya eksistensi petani tembakau di Indonesia, khususnya Jatim. Apalagi tembakau merupakan komoditas unggulan.

Pemerintah juga diharapkan agar bisa meningkatkan kesejahteraan pekerja pabrik rokok karena produksi bisa berkurang. Sehingga, perusahaan akan melakukan PHK besar-besaran sebagai konsekuensi logis.

"Untuk mengurangi dampak pengangguran akibat PHK besar-besaran, Pemprov Jatim harus memperbanyak BLK (Balai Latihan Kerja) sehingga karyawan rokok dan petani tembakau memiliki ketrampilan lain untuk menyambung hidup," ujarnya.

Terkait Dana Bagi Hasil (DBH) cukai rokok, harus ada keseimbangan penerimaan agar digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan. DBH tersebut juga bisa untuk membangun rumah sakit khusus dampak dari perokok aktif. 

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim Himawan Estu Bagijo mengaku pengusaha rokok dan assosiasi karyawan rokok di daerahnya sudah mendatangi Disnakertrans untuk meminta audensi dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa

Mereka ingin membahas persoalan yang akan mengancam eksistensi perusahaan dan karyawan rokok di Jatim."Dampak kenaikan cukai rokok dan harga jual eceran rokok yang paling terpukul adalah karyawan Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang jumlahnya mencapai 16 ribu orang tersebar di wilayah Jatim," tuturnya.[]

Baca juga:

Berita terkait
Kronologi Anak Elvy Sukaesih Mengamuk di Warung Rokok
Putra pedangdut legendaris Elvy Sukaesih, Haedar ditangkap Polres Metro Jakarta Timur setelah merusak sebuah warung.
Lima Efek Samping Rokok Elektrik
Penggunaan rokok elektrik ini masih diperdebatkan mengenai efek sampingnya.
Tak Ada Asap Rokok di PB Djarum (Bagian 2-Selesai)
Pertentangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia vs Perkumpulan Bulu Tangkis (PB) Djarum tentang isu eksploitasi sudah sampai pada titik temu.
0
Calon Jaksa Agung Lebih Baik Non Partisan
Pengamat politik Emrus Sihombing mengatakan seharusnya Jaksa agung bebas dari konflik kepentingan (non partisan).