UNTUK INDONESIA
Covid-19, Jokowi Beri BLT Masyarakat Miskin di Desa
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Keuangan berupaya menjaga daya beli masyarakat miskin di desa selama pandemi virus corona.
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin, 23 Maret 2020. (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A)

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Keuangan berupaya menjaga daya beli masyarakat miskin di desa, terutama yang terdampak pandemi virus corona atau Covid-19. Salah satunya dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Dikutip dalam laman resmi kemenkeu.go.id, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh penerima BLT Desa. Syarat-syarat tersebut antara lain keluarga miskin yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tidak memperoleh Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja.

Baca juga: Mantap, Jokowi Berikan BLT untuk Driver Ojol dan Pekerja Informal

Pendataan calon penerima BLT Desa, menurut keterangan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Ketentuan mengenai mekanisme pendataan, penetapan data penerima manfaat, dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilakukan sesuai ketentuan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT).

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa akan menerima uang tunai sebesar Rp 600.000 per bulan selama pandemi Covid-19 atau dalam kurun tiga bulan, yaitu April, Mei, dan Juni 2020.

Penyaluran Dana Desa akan dipermudah melalui penyederhanaan dokumen dan penyaluran yang diupayakan agar lebih cepat. Kepala Desa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan, penyaluran hingga pertanggungjawaban BLT Desa.

Dana BLT Desa sendiri berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) maksimal sebesar 35 persen dari Dana Desa atau lebih dengan persetujuan pemerintah kabupaten/kotamadya.

BLT Dana Desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh Pemerintah Desa. Jika Pemerintah Desa tidak menganggarkan BLT Dana Desa, Pemerintah Desa akan dikenakan sanksi mulai dari pemotongan sebesar 50 persen untuk penyaluran Dana Desa tahap berikutnya hingga penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III.

Pendampingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan BLT Dana Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. []

Berita terkait
Khofifah Siap Cairkan BLT Rp 600 Ribu Jelang Ramadan
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan sudah menyiapkan anggaran Rp 2,322 T dari realokasi anggaran dana desa.
Wapres Sebut 15,2 Juta Keluarga Akan Terima BLT
Dampak pandemi virus corona (Covid-19) pemerintah akan memberikan bantuan tunai langsung (BLT) kepada 15,2 juta keluarga mulai April 2020
Chatib Basri Usulkan Skema BLT Atasi Dampak Covid-19
Mantan Menkeu, Chatib Basri mengusulkan untuk mengaktifkan kembali skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk menangkal ekses Covid-19.
0
Video Viral: Fans Asal Indonesia Menangisi Kematian Naruto
Sebuah video berisi adegan seorang perempuan menangisi kematian karakter anime Naruto, viral di media sosial.