Jakarta - Pakar ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan Kartu Prakerja yang telah digulirkan oleh permerintah saat ini bukanlah solusi utama dalam menyelesaikan masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak pasca serangan pandemi Covid-19.
Menurut dia program tersebut hanya bersifat sementara dan tidak bisa dijadikan acuan utama dalam menuntaskan problem ketenagakerjaan.
“Solusi utamanya tetap pemerintah harus membantu menyediakan lapangan kerja,” ujar Payaman Simanjuntak kepada Tagar di Jakarta, Senin, 20 April 2020.
Payaman menambahkan kema yang ditawarkan oleh Kartu Prakerja dinilai hanya mampu ‘menambal’ urgensi kebutuhan dunia kerja saat ini terutama melalui bantuan langsung tunai (BLT). Pasalnya, skema pemberian uang tunai tersebut dapat menjaga daya beli masyarakat yang terimbas pandemi walaupun tidak secara signifikan.
“Biar tidak terlalu besar, pemberian uang tunai ini setidaknya memberikan pekerja yang di-PHK itu kemampuan membeli. Ini juga memberi efek bergada pada produsen dan pengusaha karena barang-barangnya ada yang beli, sehingga roda ekonomi bisa berputar,” tutur dia.
Warga mengisi formulir pendaftaran Kartu Prakerja secara daring di Kampung Pasir Babakan, Lebak, Banten, Selasa, 14 April 2020.(Foto: Antara/Muhammad Bagus Khoirunas/hp)
Dalam pandangannya, pemerintah harus segera mengambil langkah strategis guna mendorong keterserapan tenaga kerja begitu persoalan pandemi selesai. Sebab, kata dia sudah banyak pelaku usaha dan industri yang gulung tikar akibat pandemi virus corona.
“Solusinya tetap, bagaimana bisa menciptakan atau setidaknya mendorong iklim usaha itu kondusif. Kasihan banyak kawan-kawan kita yang kehilangan pekerjaannya,” ucapnya.
Baca juga: Kartu Prakerja Dikritik, Apa Mampu Pulihkan Ekonomi?
Apalagi, menurutnya kuota penerima manfaat Kartu Prakerja yang disediakan pemerintah tidak akan cukup untuk meng-cover seluruh pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Hanya saja, program yang digulirkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu setidaknya bisa memberikan secercah optimistis bagi masyarakat yang terdampak PHK.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyediakan anggaran sekitar Rp 20 triliun untuk 5,6 juta orang penerima manfaat Kartu Prakerja. Rencananya, pendaftaran program ini akan dibuka dalam 10 gelombang.
Pada gelombang pertama yang dimulai pada 11 April 2020 lalu tercatat 200.000 orang telah terverifikasi dan siap untuk menerima bermacam program bantauan dari pemerintah. Nantinya, peserta yang sudah lolos seleksi akan menerima pelatihan kemampuan kerja secara daring dan bantuan uang tunai sebesar Rp 600.000 selama empat bulan. []
