Kartu Prakerja Dikritik, Apa Mampu Pulihkan Ekonomi?

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine mempertanyakan tujuan program Kartu Prakerja yang diklaim pulihkan ekonomi.
Pekerja pabrik di Boyolali, Jawa Tengah, Selasa, 7 April 2020. Data Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan dampak wabah Covid-19, sebanyak 452.657 orang harus dirumahkan dan di-PHK atau pemutusan hubungan kerja, pekerja sektor formal dan informal. (Foto: Antara/Aloysius Jarot Nugroho)

Jakarta - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine meragukan program Kartu Prakerja mampu menjadi salah satu solusi untuk meperbaiki ekonomi masyarakat di tengah penyebaran virus corona atau Covid-19 di Indonesia.

"Pengalihan fokus pada Program Kartu Prakerja belum tentu mampu memulihkan kondisi perekonomian yang terdampak Covid-19," kata Pingkan Audrine dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 19 April 2020 seperti dilansir dari Antara.

Pasalnya, kata dia tujuan awal program Kartu Prakerja dirancang untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas, dan juga daya saing melalui pembekalan keterampilan.

Hanya saja, permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di tengah pandemi berbeda dari permasalahan keterampilan kerja seperti yang dituju oleh program ini."Karena ketersediaan lapangan kerja yang menurun diakibatkan adanya disrupsi ekonomi imbas dari meluasnya wabah," ucapnya.

Baca juga: Ponsel BM Merugikan, Kemenperin Dukung Aturan IMEI

Daripada menaikkan jumlah kuota penerima maupun pagu program Kartu Prakerja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kata dia dapat dimaksimalkan untuk menambah anggaran bantuan sosial. Misalnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk masyarakat.

Untuk itu, menurutnya tindakan penambahan kuota yang diikuti dengan penambahan pembiayaan pemerintah dari yang semula dianggarkan sebesar Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun terhadap program Kartu Prakerja ini kurang efektif di situasi seperti ini.

"Terlebih, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi dari pelaksanaan gelombang pertama sebelum memutuskan untuk melakukan ekspansi kebijakan. Jangan sampai anggaran sebesar itu nantinya tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PKS Netty Prasetiyani pelaksanaan program Kartu Prakerja perlu dikritisi.  Sebab, masih ada yang sulit untuk mengakses proses pendaftaran online program tersebut.

Menurut dia ada tiga hal yang patut dikritisi dan berpotensi menjadi kegagalan dari program kartu prakerja ini, yaitu efektivitas, sasaran dan skala prioritas serta alokasi anggaran.

Berbagai potensi masalah yang dapat ditimbulkan seperti kesesuaian jumlah masyarakat calon penerima dengan kondisi rill masyarakat terdampak Covid-19, asas pemerataan dan keadilan dalam jumlah distribusi kartu untuk semua daerah, serta kesiapan balai latihan kerja secara infrastruktur dan instruktur untuk pelatihan dan praktik. []

Berita terkait
Kemenhub Terbitkan Aturan, Esok KRL Tetap Beroperasi
Rencana sejumlah pemerintah daerah memberhentikan operasi KRL selama PSBB menghentikan penyebaran virus corona urung dilaksanakan.
Ponsel BM Merugikan, Kemenperin Dukung Aturan IMEI
Kementerian Perindustrian konsisten mendukung penerapan aturan pengendalian International Mobile Equipment Identity (IMEI) per 18 April 2020.
KKP Jamin Stok Konsumsi Perikanan Aman Selama Corona
KKP) memastikan kebutuhan konsumsi perikanan dapat terpenuhi hingga Juni mendatang meski Idonesia tengah dilanda virus corona.
0
Melihat Epiknya Momen Malam HUT DKI Jakarta Lewat Lensa Galaxy S22 Series 5G
Selain hadir ke kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam agenda perayaan HUT DKI Jakarta, kamu juga bisa merayakannya dengan jalan-jalan.