BPK: Ada Penyimpangan Penjualan Produk Jiwasraya

BPK telah menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan terhadap kondisi keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Ketua BPK Agung Firman Sampurna (tengah), Jaksa Agung ST Burhanuddin (kanan), Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono (kedua kiri) setelah memberikan pemaparan kasus Asuransi Jiwasraya di Jakarta, Rabu, 8 Januari 2020. (Foto: Tagar/Gemilang Isromi Nuari)

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah selesai melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap kondisi keuangan PT Asuransi Jiwasraya yang sudah dimulai sejak 2016 silam. Dalam keterangan kepada awak media, lembaga negara itu mengidentifikasikan bahwa produk saving plan menjadi salah satu blunder Jiwasraya dalam berkegiatan bisnis.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan produk saving plan menjadi  instrumen yang memberikan kontribusi pendapatan paling tinggi di Jiwasraya. "Produk ini merupakan produk simpan dengan jaminan return atau bunga yang sangat tinggi dengan tambahan manfaat asuransi," ujarnya di Jakarta, Rabu 8 Januari 2020.

Imbal hasil yang lebih besar dari deposito

Bahkan dalam catatan Agung, saving plan Jiwasraya mempunyai imbal hasil yang lebih besar dibandingkan dengan instrumen investasi deposito maupun reksadana. Masalah menjadi pelik saat Jiwasraya melakukan penunjukan pejabat kepala pusat bancassurance senior yang tidak sesuai dengan ketentuan. "Kami juga melihat pengkajian cost of fund [biaya dana] dilakukan langsung dari direksi tanpa melibatkan divisi terkait dan tidak didasarkan pada dokumen perhitungan yang memadai," imbuhnya.

JiwasrayaJiwasraya. (Foto: Antara)

Lebih lanjut, Agung menjelaskan jika penetapan cost of fund tidak mempertimbangkan kemampuan investasi perseroan untuk menghasilkan pendapatan yang diperlukan agar bisa menutup biaya atas produk asuransi yang dijual. Selain itu, dia juga menduga pemasaran produk saving plan dipenuhi oleh muatan konfilk kepentingan. Hal ini didasari oleh temuan BPK yang menyebut bahwa terdapat pihak-pihak terkait di Jiwasraya yang mendapatkan fee atas penjualan produk tersebut.

Bisa berdampak sistemik

Sebelumnya Agung mengatakan BPK harus berhati-hati saat mengambil kebijakan pada kasus Jiwasraya. Pasalnya, kasus ini berskala besar yang tidak menutup kemungkinan akan berdampak sistemik. "Kasus Jiwasraya ini cukup besar skalanya, bahkan saya katakan identik sehingga memiliki risiko sistemik," ucapnya.

Namun, kata dia bukan berarti BPK tidak melakukan pemeriksaan secara benar. Tetap saja, hal apapun yang menyangkut Jiwasraya menurutnya akan diperiksa dan diungkap sedetail mungkin, termasuk orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus Jiwasraya. "Mereka yang bertanggung jawab akan kita indentifikasi, yang betul-betul bersalah dan melakukan pidana sudah barang tentu akan dilakukan prosesnya oleh aparat penegak hukum," tutur Agung.[] 

Baca Juga:

Berita terkait
Jiwasraya Seret Rini Soemarno, Apa Kata Jaksa Agung?
Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan saat ini Kejaksaan Agung belum melakukan pemeriksaan terhadap eks Menteri BUMN Rini Soemarno.
Begini Cara Jiwasraya Mengakali Laporan Keuangan
BPK menjelaskan PT Asuransi Jiwasraya telah mengalami kerugian sejak 2006. Namun, jajaran direksi lama diduga melakukan window dressing.
Datangi Kejagung, KPK Tawarkan Bantu Kasus Jiwasraya
Ketua Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mendatangi Jaksa Agung RI Sanitiar (ST) Burhanuddin. Dia menawarkan bantuan kasus Jiwasraya.
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.