Oleh: Syaiful W. Harahap*
TAGAR.id – Sehari Menjabat, 335 Anggota DPR-DPD Bolos. Perilaku Anggota Baru DPR: Bolos Hingga Tidur Saat Sidang. Cerita Wakil Rakyat Baru: Tidur Saat Pelantikan, Berebut Selfie Bareng Jokowi, Bolos Paripurna. Ada 50,4% Anggota DPR Absen di Sidang Perdana, Anak Baru atau Lama?
Kalimat-kalimat di atas adalah judul berita di beberapa media online edisi tanggal 2 dan 3 Oktober 2019. “Tidak hanya hari pertama, kedua, dst., tapi hal itu bisa saja akan terus terjadi,” kata Johan Satria Putra, psikolog dosen di Fakultas Psikologi, Universitas YARSI, Jakarta Pusat, kepada “Tagar”, 3 Oktober 2019.
Hak Istimewa
Di hari pertama setelah pelantikan, misalnya, dari 575 anggota DPR periode 2019-2024 sejumlah 290 tidak hadir di ruang rapat paripurna. Pada pelantikan pimpinan DPR periode 2019-2024 dari 575 anggota hanya 285 anggota yang hadir. Artinya, ada 290 anggota dewan atau 50,43 persen yang bolos.
Perinciannya:
- PPP 16 dari 19 (84,21%)
- PDIP 94 dari 128 (73,44%)
- Gerindra 46 dari 78 (58,97%)
- PKS 25 dari 50 (50%)
- NasDem 27 dari 59 (45,76%)
- Golkar 31 dari 85 (36,47%)
- PKB 15 dari 58 (25,86%)
- PAN 7 dari 44 (15,91%)
- Demokrat 4 dari 54 (7,41%)
Sedangkan pada sidang paripurna perdana MPR periode 2019-2024 pada Rabu 2 Oktober 2019 dari 711 anggota MPR hanya 376 yang hadir. Itu artinya ada 355 anggota MPR yang menguap atau tidak hadir pada sidang paripurna.
Selesai pelantikan yang terjadi justru rebutan selfie dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sedangkan saat sidang ada pula anggota dewan yang bolos dan ngorok alias tidur. Agaknya, ini jadi warisan di Senayan.
[Baca juga: Berharap Apa dari Anggota DPR 2019-2024?]
Hal itu bisa terjadi, menurut Johan, karena di Indonesia dikenal budaya kolektif sehingga tanggung jawab dipikul bersama. Bebeda dengan di Amerika Serikat, misalnya, seorang senator akan bertanggung jawab sebagai pribadi. Kalau ada persoalan di masyarakat dia bertanggung jawab.
Sedangkan di Indonesia tanggung jawab seorang anggota dewan, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), ada di komisi selanjutnya fraksi (baca: partai politik). Inilah yang dilihat Johan sebagai salah satu faktor yang membuat banyak anggota dewan tidak taat asas sebagai wakil rakyat.
Contoh yang paling konkret adalah ketika pengambilan keputusan melalui sidang yang harus diikuti oleh 2/3 anggota yang disebut memenuhi kuorum (jumlah minimum anggota yang hadir). Ketika anggota dewan sudah hadir 2/3 semua keputsan dewan sah. Padahal, tanggung jawab ada pada tiap anggota. Tapi, karena budaya kolektif tadi, menurut Johan, anggota yang tidak hadir yaitu 1/3 melepaskan tangung jawab mereka kepada yang hadir.
Anggota dewan merasakan suatu kondisi yang sangat khusus atau istimewa (previlege) yang tidak akan pernah dimiliki oleh siapa pun. Seorang presiden direktur, direktur utama, direktur eksekutif atau CEO (Chief Executive Officer) sebuah perusahaan besar sekali pun tidak akan semudah seorang anggota dewan mendapatkan sesuatu atau mempunyai akses.
Ilustrasi (Sumber: abc.net.au)
Hukuman
“Previlege itu membuat anggota dewan merasa lebih berharga dari orang lain,” ujar Johan. Selain hak istimewa anggota dewan juga sampai pada posisi self esteem (harga diri) yang lebih dari warga lain. Dengan kondisi itu anggota dewan lagi-lagi merasa di atas angin sehingga urusan tanggung jawab terhadap pemilih pun dilupakan. Kondisinya kian parah karena, lagi-lagi karena budaya kolektif.
Selain itu bisa juga ada pride yaitu perasaan bangga pada anggota dewan bagi daerah asalnya karena berhasil ke Senayan. Soalnya, tidak semua warga daerah itu bisa ke Senayan. Ada kompetisi yang objektif dan subjektif yang tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh banyak orang. “Hal itu membuat mereka merasa sangat berharga di daerahnya,” kata Johan.
Dengan previlege dan self esteem itu, menurut Johan, anggota dewan merasakan kehidupan yang ideal. Maka, perlu pula dikaji latar belakang dan orientasi anggota dewan mau mencalongkan diri jadi anggota dewan. Apa alasan riil mereka mau ikut kompetisi yang ketat dengan modal materi dan nonmateri yang besar untuk melangkah ke Senayan atau kantor DPRD di daerah.
Yang dipikirkan Johan adalah apakah program internalisasi yaitu pemahaman yang akurat tentang fungsi sebagai seorang anggota dewan dilakukan secara intens. Tentu saja dengan pemikiran yang komprehensif terkait dengan tanggung jawab anggota dewan sebagai wakil rakyat dari daerahnya.
Biar pun ada anggota yang tidak hadir atau tidur selama sidang dengan budaya kolektif itu tidak masalah, seperti dikatakan oleh Johan, karena ada anggota lain yang hadir dan melek.
Untuk itulah, menurut Johan, perlu ada punishment (hukuman) bagi anggota yang bolos dan tidur ketika sidang. Terutama terhadap 1/3 anggota yang tidak hadir ketika dewan membuat keputusan, “Perlu ada sanksi atau hukuman agar tanggung jawab dipikul anggota per anggota,” ujar Johan.
Dengan hukuman itu tidak ada lagi alasan bagi anggota dewan untuk absen dan tidur selama sidang. Johan memberi contoh kehadiran mahasiswa mengikuti kuliah. “Tiga kali absen tidak bisa ujian semester,” kata Johan. Ini sebagai bentuk sanksi atas tanggung jawab mahasiswa yang wajib mengikuti kuliah. (Artikel ini pertama kali ditayangkan di Tagar.id pada tanggal 3 Oktober 2019). []
*Syaiful W. Harahap adalah Redaktur di Tagar.id