Semarang - Terinspirasi dari hobi memancing, seorang dosen di Semarang, Jawa Tengah berhasil meraih gelar doktor. Dia adalah Nuswantoro Dwiwarno, salah satu pengajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip).
“Alhamdulillah, setelah sekian lama bergulat dengan disertasi, Tuhan telah memilihkan hari yang baik untuk saya menyelesaikan studi di program doktor ilmu hukum, Undip,” kata dia saat ditemui Tagar di sela kesibukannya mengajar di kampus Undip, Tembalang, Semarang, Senin, 2 September 2019.
Bagi kebanyakan orang, bukan perkara mudah untuk menyatukan profesi dengan hobi. Namun dari aktifitas kesenangannya memancing di laut itu lah, pria berkumis ini justru mendapat inspirasi.
Ketika menumpang perahu untuk melempar joran di tengah perairan, Nuswantoro kerap mengamati wilayah pesisir. Dari situ, dia mendapat ide untuk mengangkat tema perlunya keberpihakan hukum laut kepada masyarakat pesisir secara sosial dalam disertasi doktoralnya.
“Pengamatan saya terkait bagaimana pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil bisa memberi manfaat secara sosial dan filosofi bagi masyarakat pesisir" ucap dia.
Ada nilai filosofis dan kondisi sosial yang harus diperhatikan oleh pemerintah yang diberikan mandat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.
Setelah merampungkan seluruh proses penyusunan disertasi, akhirnya dia menjalani sidang calon doktor. Dalam sidang tertutup yang diselenggarakan pada Jumat, 30 Agustus 2019, Nuswantoro berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan tujuh anggota dewan penguji dari profesor dan doktor Undip dan penguji eksternal, pakar hukum laut dari Universitas Airlangga (Unair).
Kepala Humas Undip periode 2015-2019 itu mengatakan penelitian disertasinya tersebut, di bawah bimbingan promotor Prof Lazarus. Berbicara tentang rekonseptualisasi hak pengusahaan menjadi izin pengelolaan wilayah pesisir pasca berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2014.
Dia mengaku dalam tataran implementasi, seharusnya undang-undang tersebut tidak sekedar ganti baju.
"Ada nilai filosofis dan kondisi sosial yang harus diperhatikan oleh pemerintah yang diberikan mandat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat. Hal ini terkait dengan political will pemerintah untuk merangkul masyarakat nelayan di setiap kebijakan yang menyangkut pengelolaan pesisir, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat,".
Kata dia, dengan adanya aturan itu, pastinya akan berimbas pada nelayan yang telah tersebar di seluruh nusantara. Merekalah (nelayan) yang akan menerima dampak dari kebijakan pemerintah tersebut.
Dari sisi pengelolaan perairan pesisir, pemberlakuan UU No 1 Tahun 2014, juga perlunya harmonisasi dengan sejumlah perangkat hukum lain. Sehingga, tidak tumpang tindih yang dapat berimbas pada konflik kepentingan antar lembaga pemerintah yang mengelola pesisir.
"Yang tidak kalah penting, mekanisme keterlibatan masyarakat nelayan di setiap kebijakan pemerintah yang menyangkut pesisir, karena mereka yang pertama kali terkena imbas kebijakan tersebut," tutur mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Semarang dan komisioner KPU Provinsi Jateng ini.
Sementara, Dekan Fakultas Hukum Undip Retno Saraswati mengaku puas atas capaian Nuswantoro. Sebab prestasinya dapat melengkapi dan memperkuat keberadaan pakar hukum laut di Fakultas Hukum Undip.
“Promovendus setahu saya punya jaringan luas, oleh karenanya saya berharap beliau mau terus mengembangkan ilmunya untuk kepentingan bangsa dan Undip, khususnya,” ujar Retno.[]
Baca juga:
- GP Ansor Dampingi Rektor Undip Hadapi Gugatan Suteki
- Bantah Simpatisan HTI, Suteki Ajak Rektor Undip Damai
