Banten - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Barisan Relawan Jokowi Presiden (DPD Bara JP) Banten Walman Siagian mengatakan tidak setuju dengan gerakan people power karena akan jadi preseden buruk ke depan bahwa setiap pihak yang kalah dalam pemilihan, seperti pilpres atau pilkada, akan melakukan gerakan ini.
Ia meminta pihak yang merasa tak puas dengan hasil Pemilihan Presiden 2019 untuk menempuh jalur hukum.
Menurut Walman kekalahan harus disikapi dengan wajar dan jika tak puas ada ruang konstitusional yang disediakan undang-undang dengan menggugat ke Bawaslu atau ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Jadi kalau ada people power atau istilah gerakan kedaulatan rakyat yang dihembuskan oleh para elit itu sama dengan tidak mengakui proses pemilu yang telah selesai sebagai wujud penyampaian kedaulatan rakyat," ujarnya kepada Tagar, Senin 20 Mei 2019.
Baca juga: Kronologi Tantangan Mubahalah pada Amien Rais
Ia berharap para elit politik bisa memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat bukan malah memanasi rakyat untuk menolak demokrasi dan aturan hukum yang disepakati.
"Jika tak puas dan menuduh curang tolong berikan bukti-bukti dan dilakukan melalui Bawaslu atau MK, bukan di jalanan," ungkapnya.
Baca juga: Polri Diminta Tangkap Pencetus People Power
Walman yang saat itu didampingi Sekretaris DPD Bara JP Banten Didi Rudi secara tegas menolak gerakan people power atau apapun penyebutannya yang bertentangan dengan hukum serta etika demokrasi.
"People power itu jauh dari etika demokrasi. Jika ini dibiarkan akan menjadi preseden buruk karena nanti siapa yang kalah dalam pilkada atau pilpres akan terus menerus melakukan ini. Persoalan negara ini tak akan selesai jika yang kalah selalu melakukan unjuk rasa," katanya.
