Jakarta - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan dana bencana penanganan wabah Covid-19 senilai Rp 405 triliun yang dianggarkan pemerintah rawan untuk disalah gunakan oleh sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab, jika tidak diawasi.
Dia mengingatkan pemerintah transparan terhadap hal tersebut. Tak hanya itu, Bamsoet sapaan akrabnya tersebut, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga turut mengawasi hal ini.
"Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk terus mengawasi pengelolaan dan penggunaan dana bantuan yang diterima pemerintah melalui Gugus Tugas untuk penanganan pandemi Covid-19," kata Bamsoet melalui pernyataan tertulis yang diterima Tagar, Jumat, 17 April 2020.
Hal ini bertujuan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dana bantuan di tengah upaya besar pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana nasional ini.
Menurut dia, perlu adanya langkah pencegahan terhadap kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana bencana tersebut. Sehingga, pemerintah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam pengelolaan dana penanganan Covid-19 tersebut.
"Sehingga dapat meminimalisir kebocoran anggaran dan pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan," ujar Bamsoet.
Mencegah penyalahgunaan tersebut, kata Bamsoet, keterlibatan KPK sangat penting. Sehingga dirinya mendorong KPK untuk mengawasi kinerja kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan institusi lainnya untuk transparan dalam mengelola bantuan.
Hal itu bisa diwujudkan dengan cara memublikasikan segala bentuk sumbangan, serta bantuan yang diterima terkait penanggulangan Covid-19.
"Guna mengantisipasi gratifikasi," tutur Bamsoet. []
