Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan mendukung adanya batasan Warga Negara Asing (WNA) untuk masuk ke wilayah Papua.
Menurutnya, upaya pemerintah dan pihak penegak hukum dalam pembatasan sementara akses bagi turis mancanegara ke Papua dan Papua Barat sudah tepat.
Harus ada pemberitahuan guna menghindari adanya WNA yang dideportasi dari pemerintah Indonesia
Politikus Partai Golkar itu mengatakan agar Kepolisian bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Luar Negeri untuk mengungkap pihak-pihak asing yang diduga terlibat dalam aksi tersebut.
Tak hanya itu, Bamsoet, sapaan akrabnya, menuturkan agar pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk berdiplomasi dalam memberikan pemberitahuan kepada negara lain atas pembatasan sementara WNA masuk ke wilayah Papua dan Papua Barat.
"Harus ada pemberitahuan guna menghindari adanya WNA yang dideportasi dari pemerintah Indonesia," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 September 2019.
Calon Ketua Umum Partai Golkar ini menekankan agar pemerintah terus berupaya mendamaikan Papua.
"Agar damai untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mengingat kericuhan tersebut sudah menyebabkan keresahan di masyarakat," tuturnya.
Hal ini dinyatakan terkait adanya indikasi keterlibatan pihak asing dalam aksi-aksi di Papua serta adanya pembatasan akses bagi turis mancanegara ke Papua dan Papua Barat seperti kasus pemulangan sejumlah Warga Negara Asing (WNA) asal Australia.
Orang Papua Sopan Santun
Tanggapan terkait konflik Papua juga diungkapkan anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Papua John Siffy Mirin yang mengungkapkan fakta terkini yang masih berlangsung di Papua.
Ia mengaku masih mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di Papua. John meminta agar pemerintah dapat segera menyelesaikan kekisruhan yang masih terus berlangsung hingga kini.
Rakyat Papua itu orang yang sopan santun, tidak pernah dalam demo membunuh orang Papua
"Orang Papua ini harus diumumkan, kepada rakyat Papua. Untuk Pemerintah kalau ingin memblokir, bilang terlebih dahulu, karena rakyat papua tidak tahu tiba2 langsung diblokir," kata John di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 September 2019.
Anggota DPR dari Fraksi PAN ini meminta agar pemerintah jangan mempersulit rakyat Papua dengan menutup akses internet.
"Jadi saya minta tidak perlu lagi blokir jaringan internet, terus cara-cara, kata-kata yang dibangun, opini yang dibangun, narasi yang dibangun, tidak perlu menyudutkan rakyat papua," ucapnya.
Anggota Komisi V DPR ini menyebut, selama ini pemberitaan selalu menyudutkan masyarakat Papua. Ia mengatakan, pemberitaan yang ada di media tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Baginya orang asli Papua selalu mengutamakan sikap dan perilaku.
"Rakyat Papua itu orang yang sopan santun, tidak pernah dalam demo membunuh orang Papua. Mereka itu demo aman-aman tidak ada penyerangan terhadap manusia. Jadi mari kita membangun sama-sama tidak perlu lagi emosional," ujarnya.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga meminta agar Pemerintah dalam hal ini Kominfo dapat menstabilkan kembali jaringan internet di Papua.
"Saya bilang kalau boleh internet dibuka, sekarang buka tutup. Sekarang buka tutup, saya baru terima whatsapp dari Papua , terus tapi tidak jalan. Nanti bisa nanti tidak, buka tutup," kata John. []