20 Negara Penyebar Hoaks Papua

Sebanyak 20 negara penyebar hoaks tentang Papua diungkap Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menunjukkan bentuk hoaks Papua yang menyebar, di Jakarta, Selasa, 3 September 2019. (Foto: Antara/Boyke Ledy Watra)

Jakarta - Sebanyak 20 negara penyebar hoaks tentang Papua diungkap Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Dia menyatakan kanal atau URL penyebar hoaks Papua terdeteksi berasal dari 20 negara.

"20 negara lebih yang mention-nya berasal dari negara tersebut, tetap belum tentu warga negara tersebut yang (mem-posting), tetapi asalnya dari negara tersebut," kata Rudiantara di Jakarta setelah pertemuan setingkat menteri membahas soal perkembangan arus informasi Papua, seperti diberitakan dari Antara, Selasa, 3 September 2019.

Kebanyakan dari dalam negeri mentionnya, tetapi juga ada dari luar negeri, salah satu negara Eropa

Menkominfo tidak menjelaskan secara spesifik alamat IP penyebar dari negara mana saja, tetapi salah satu alamat penyebar hoaks tersebut berasal dari Eropa.

"Kebanyakan dari dalam negeri mentionnya, tetapi juga ada dari luar negeri, salah satu negara Eropa," katanya.

Menkominfo menyatakan hingga 2 September 2019, Kemenkominfo sudah mendeteksi setidaknya ada 555 ribu URL atau kanal yang digunakan untuk menyebarkan hoaks.

"Dari jumlah itu ada 100 ribu lebih orisinal akun memposting hoaks," ujarnya.

Penyebaran hoaks provokasi yang sifatnya mengadu domba tertinggi kata dia, dicatat pada 30 Agustus 2019, angkanya mencapai 75 ribu.

"Yang paling banyak Twitter, asalnya seluruhnya, seluruh dunia," ucap Rudiantara. []

Berita terkait
Rudi Pastikan Kota Solo Aman Bagi Warga Papua
Ia menegaskan Kota Solo tidak akan terpengaruh oleh perang etnis yang saat ini terjadi di Papua.
Akses Internet di Papua Akan Dibuka Bertahap
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan akan membuka pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat secara bertahap.
Kesepakatan Wiranto, Panglima TNI dan Kapolri di Papua
Panglima TNI dan Kapolri dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto akan berkantor sementara di Papua.