Akses Internet di Papua Akan Dibuka Bertahap

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan akan membuka pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat secara bertahap.
Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara. (Foto: Antara)

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan akan membuka pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat secara bertahap mulai Rabu, 4 September 2019.

"Kami sudah membuat skenario untuk menurunkan level pembatasan, nah pembatasan yang sekarang dilakukan adalah pembatasan terhadap layanan data berdasarkan provinsi, Papua dan Papua Barat. Nah, yang disiapkan skenarionya adalah pembatasan masih ada tetapi levelnya diturunkan ke tingkat kabupaten atau kota, sehingga katakanlah di Papua tidak semua kabupaten kota diberikan pembatasan," kata Menteri Menkominfo Rudiantara di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa, 3 September 2019.

Pemblokiran layanan Data Telekomunikasi di Papua dan Papua Barat dilakukan sejak 21 Agustus 2019 oleh Kemenkoinfo karena kerusuhan di kedua provinsi tersebut. 

Kerusuhan di Fakfak, Sorong, dan Manokwari pecah karena dipicu foto dan satu video yang tersebar di media sosial dan aplikasi pesan WhatsApp.

"Yang harus dibatasi dibatasi, yang tidak-tidak ya. Nah ini sedang kami koordinasikan kabupaten kota mana saja, malam ini mudah mudahan sudah ada (keputusannya) sehingga secara bertahap besok sudah bisa dilakukan, diaktifkan kembali layanan datanya di beberapa kabupaten kota," ujar Rudiantara.

Layanan mana saja yang dibuka dan diblokir menurut Rudiantara sudah dikoordinasikan dengan aparat keamanan.

"Pihak keamanan yang mengerti kondisi setempat. Kondisi di Papua yang tahu Kapolda dan pihak keamanan sekarang maupun intelijen tentunya. Kita kan harus antisipasi semuanya, namanya juga mencegah menangani, dan memulihkan," ucap Rudiantara.

Rudiantara mengakui bahwa dampak dari pembatasan internet itu bukan hanya kepada publik secara umum tapi juga terhadap pemerintah pusat maupun daerah.

"Berdampak juga kepada pemerintah daerah, masyarakat, teman-teman dari polisi, TNI, juga kan terkena dampaknya semua. Jadi ini kan tidak ada pembedaan, misalkan untuk masyarakat datanya tidak bisa, tetapi untuk petugas datanya bisa diaktifkan, enggak, semuanya sama," tambah Rudiantara

Menkominfo menyatakan hingga 1 September 2019, sudah mendeteksi 500 ribu URL atau kanal yang digunakan untuk mengirim hoaks.

"Sudah ada 500 ribu lebih URL hoaks yang paling banyak itu Twitter, dibuka pasti ada risiko tersebar lagi. Tapi setelah kami diskusikan dan kami juga tentunya berkomunikasi dengan tokoh-tokoh, masyarakat yang ada di papua. Bagaimana bisa menangani ini, biar pas," katanya.

Masyarakat selama ini menurut Rudiantara masin bisa menggunakan layanan telepon dan SMS.

"Telepon dan SMS kan tidak dimatikan karena kabel udara ada yang memutus, tapi bukan secara sengaja dinonaktifkan," ujar.

Rudiantara menuturkan bahwa bagi daerah yang sudah dinilai aman maka internet akan dibuka aksesnya.

"Mudah-mudahan malam ini saya dapat data dari 29 kabupaten kota di Papua nanti saya yakin lebih dari sebagian tidak menjadi masalah. Saya sudah dapatkam datanya semua. Sehingga besok secara bertahap kami bisa lakukan. Jadi kalau dikatakan besok mulai bertahap itu fair," ucapnya. []

Berita terkait
47 Korban Pembantaian di Papua Dievakuasi Polisi
Sebanyak 47 pendulang emas dievakuasi dari pedalaman Yakuhimo, Papua, oleh polisi.
Komnas HAM Papua: Dukung Penegakan Hukum Pelaku Anarkis
Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua mendukung penegakan hukum pelaku anarkis.
Wiranto Buka Akses Internet Papua dengan Satu Syarat
Menko Polhukam Wiranto memastikan akan kembali membuka akses internet di wilayah Papua dan Papua Barat dengan satu syarat.
0
Demokrat: egah Polarisasi, Elit Politik Jangan Takut Berkompetisi
Demikian ditegaskan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, dalam keterarannya pada Selasa, 28 Juni 2022.