Pematangsiantar - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Jansen Sitindaon mempertanyakan proyek yang diterima mantan Staf Khusus Presiden Jokowi, yakni Andi Taufan dan Belva Devara.
Jansen menilai orang-orang yang memutuskan untuk berhenti dari jabatan, biasanya adalah orang yang bermasalah. Lantas, dia mempertanyakan proyek yang diterima Andi dan Belva.
"Orang mundur itukan biasanya karena telah melakukan kesalahan, merasa malu kemudian mundur. Pertanyaannya sekarang, proyek-proyek yang sudah diterima para stafsus ini dilepas juga atau tidak? Karena bagaimanapun sejak awal itukan hasil dari "conflict of interest" kata Jansen saat dihubungi Tagar, Jumat, 24 April 2020.
Sehingga triliunan uang negara tidak perlu terhambur untuk hal yang tak berguna begitu
Baca juga: Jokowi Hargai Keputusan Mundurnya Andi Taufan Garuda
Dia menjelaskan, kepercayaan masyarakat terhadap Andi dan Belva mulai luntur lantaran proyek-proyek yang dijalankan kedua mantan stafsus itu sarat konflik kepentingan.
"Dan sejak awal yang menjadi masalah di publik kan karena proyek-proyek pribadi ini, yang membuat kepercayaan masyarakat kepada mereka jadi hilang," ujarnya.
Jansen menganggap, meskipun Andi dan Belva sudah mengundurkan diri, hal itu dinilai akan percuma apabila proyek dengan pemerintah masih berjalan.
"Kalau jabatan dari stafsus mundur, tapi proyek tetap dikerjakan ya sama saja. Apalagi khusus proyek pelatihan prakerja online, selain tidak berguna di tengah corona ini, konten sejenisnya juga kan bisa didapatkan secara gratis di berbagai platform lain," ucapnya.
Dia menegaskan, proyek-proyek tersebut sama sekali tidak berguna di tengah pandemi Covid-19. Kemudian dirinya juga mempertanyakan peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam hal melakukan pelatihan di tengah wabah corona.
Baca juga: Sosok Pengganti Andi Taufan dan Belva di Mata Budiman
"Jadi benar-benar menghamburkan uang negara itu di tengah pandemi. Jika pun pemerintah mau membuat pelatihan sejenis, masa pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak bisa membuatnya? Sehingga triliunan uang negara tidak perlu terhambur untuk hal yang tak berguna begitu," kata dia.
Menurutnya, masyarakat tetap menolak pelatihan Kartu Prakerja yang walaupun pandemi Covid-19 sudah selesai. "Jangankan di tengah corona, disituasi normal pun publik pasti akan menentang pelatihan sejenis itu," ucap Jansen Sitindaon. []
