Sosok Jenderal yang Disebut Jansen Sitindaon Pernah Nikmati Jasa SBY

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon melalui akun Twitter menyebut seorang jenderal yang pernah menikmati jasa SBY.
Ketum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto: Tagar/IG)

Jakarta - Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon melalui akun Twitter @jansen_jsp, menyebut jenderal yang disebut lupa dengan jasa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Diduga cuitan Jansen terkait gerakan politik upaya mengambil paksa kepemimpinan Partai Demokrat.

"Aku hanya ingin mengetukmu sebaga sesama orang yang di dalam diri kita ada jasa Pak SBY. Kudoakan engkau baik-baik saja Jenderal, tidak kena karma atas lupanya engkau akan sejarah dirimu," tulis dia dilihat Tagar, Senin, 1 Februari 2021.

Dia menyebut, ini bukan soal debat politik. Kalau soal ini walau tidak ahli, jika sudah sehat, Jansen mengaku siap menghadapi siapapun.

"Dari kejadian ini semoga kita semua kader di seluruh Indonesia menjadi tambah kuat dan solid. Mari kita jaga rumah besar kita. Sehat selalu untuk semua. Jaga jarak pakai masker dimana pun. Kesimpulan saya lawan berat covid ini masker dan jangan pegang-pegang lobang hidung mulut," tulisnya.

Jansen coba dihubungi lewat WhatsApp terkait sebutan jenderal dimaksud, belum memberikan respons hingga Senin sore.

Sebelumnya, Tagar memberitakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menduga ada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang melibatkan salah satu pejabat penting pemerintahan yang berada dalam lingkar kekuasaan terdekat Presiden Joko Widodo.

Jansen SitindaonJansen Sitindaon dan sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat. (Foto: Tagar/Instagram @jansensitindaon)

"Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya. Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," ujar AHY dalam keterangan resminya, Senin, 1 Februari 2021.

Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sekarang sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo

Menurut kesaksian banyak pihak yang didapatkan, kata AHY, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

"Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo," ujarnya.

Baca juga: 

Pihaknya yang tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah dalam permasalahan tersebut, sambung AHY, kemudian mengirimkan surat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait kebenaran berita yang didapatkan pihaknya.

"Sepuluh hari lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai yang dilakukan secara sistematis," ungkapnya.

Gabungan dari pelaku gerakan ini, beber AHY, ada lima orang terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu.

"Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sekarang sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," terangnya.[]

Berita terkait
Kata Demokrat Polri Terkesan Hambat Tugas KPK, Ini Jawab Listyo
Fraksi Demokrat di Komisi III dalam uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo melontarkan tujuh pertanyaan.
Gus Menteri: Undang-Undang Desa Puncak Demokratisasi Desa
Gus Menteri mengatakan, puncak dari demokratisasi desa adalah diundangkannya UU No 6/2014 tentang Desa pada 15 Januari 2014.
Fadli Zon, Gerindra Waria, Demokrat Sosis Hotdog, PKS Clear
Apa hubungan anggota DPR yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Fadli Zon dan Gerindra waria, Partai Demokrat sosis hotdog, PKS clear.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.