Singkil - Akses Internet Virtual Private Network (VPN) milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) Kabupaten Aceh Singkil terancam blokir panjang, karena belum ada upaya pengembalian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimutasi di kantor itu.
Akibatnya masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi berupa Kartu keluarga, KIA, dan e-ktp di daerah itu, terhambat kurang lebih sudah dua pekan terakhir.
Kepala Disduk Capil Kabupaten Aceh Singkil, Yakup mengatakan akses internet VPN diblokir Ditjen Duk Capil Kemendagri, akibat dampak dimutasinya salah seorang ASN dikantor tersebut.
"Pegawai tersebut bernama Bahtera Singa bagian Kasi Data Disduk Capil, yang dianggap pemindahannya tanpa persetujuan pihak Kemendagri terkait," kata Yakup kepada Tagar, Senin 11 November 2019.
Bila belum ada solusi, padahal sebenarnya permasalahan ini urusannya simpel dikembalikan saja pegawai yang bersangkutan, akses VPN pasti jadi kembali berjalan lancar.
Kabarnya, kata Yakup, pegawai terkait yang terpapar Mutasi, melaporkan ke Ditjen Duk Capil Kemendagri, karena dianggap pemindahan atau permutasian dirinya tidak sesuai prosedur, dan tanpa sepertujuan.
"Hal ini sudah kami laporkan ke Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) namun, bila belum ada solusi, padahal sebenarnya permasalahan ini urusannya simpel dikembalikan saja pegawai yang bersangkutan, akses VPN pasti jadi kembali berjalan lancar," tuturnya.
Dihubungi secara terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Singkil Ali Hasmi menyebutkan pihaknya tidak ada rencana pengembalian Pegawai yang sudah dimutasi di Kantor Disdukcapil, pasalnya pegawai yang dimutasi bukan satu dua orang, yang dimulai dari pucuk pimpinan hingga bawahan.
"Mutasi merupakan penyegaran dari hal hal yang seperti adanya laporan-laporan penilaian dan seluruhnya sudah kita sesuaikan dengan aturan," ujarnya.
Terkait adanya upaya solusi pengembalian pegawai penting Disdukcapil yang dikembalikan, Ali Hasmi menampik, bahwa secara akal sehat pejabat yang sudah menduduki jabatan promosi tidak mungkin di kembalikan lagi.
"Kalau dibatalkan begitu saja, yang nantinya tidak akan ada yang bekerja disitu. Seperti Sekertaris, Kabid, Kasi dan staf-staf yang penting yang memulai karir tak mungkin dirombak lagi kecuali membutuhkan waktu," katanya.
Selanjutnya, kata Hasmi, proses mutasi terjadi karena adanya laporan tindak pungli oleh oknum pegawai terkait, tentu kita tindak lanjuti.
Dalam aturan undang-undang nomor: 5 tahun 2014 itu kewenangnya adalah PPK, apalagi Bupati baik, mengangkat maupun memindahkan, bahkan memberhentikan sekalipun lebih kuat undang-undangnya.
Jadi, ujarnya, kalau mau pemgembalian pegawai ketempat semula jangan hanya perseorangan. "artinya mengatasi permasalahan itu jangan sepotong-sepotong tapi menyeluruh," tuturnya.
Menurut info yang dihimpun, penyebab diputusnya jaringan akses VPN, lantaran persoalan mutasi jabatan dijajaran Pemkab Aceh Singkil, khususnya di Disdukcapil.
Akibat lumpuhnya jaringan internet, warga yang hendak melakukan entri data ke Kartu Keluarga (KK) terkendala untuk pengurusan jaminan kesehatan. Sehingga warga yang hendak mengentri data di KK untuk kepengurusan BPJS, tidak bisa.
Selain terganggunya entri data, dinonaktifkannya jaringan internet juga menyebabkan pelayanan pendataan, perekaman dan cetak e-KTP dan pengurusan pindah domilisi. []
Baca Juga:
- Penampakan Buaya Resahkan Warga Aceh Singkil
- Pelayanan RSUD Cut Mutia Aceh Dinilai Pilih Kasih
- Warung Remang di Aceh Singkil Diprotes Warga
