TAGAR.id, Jakarta - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, menyarankan agar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat suara perihal adanya informasi hoaks dalam menuntaskan polemik perkara Formula E yang terus bergulir hingga saat ini.
"Saya kira Firli harus katakan secara jujur bagaimana sebenarnya posisi hasil penyelidikan Formula E. Klarifikasi yang jujur kepada publik secara periodik oleh KPK sangat penting agar tidak terjadi hoaks dan agar jangan sampai ada yang dizolimi dan ada yang dikecewakan semata-mata karena KPK tidak transparan dalam soal Formula E, apalagi sampai ada yang disuap," ujar Petrus dalam keterangannya Rabu, 15 Maret 2023.
Belum lagi adanya pertanyaan besar publik yang menganggap KPK belum berbuat banyak dalam menghadapi perkara hukum termasuk polemik Formula E. Alasan ini, menurut Petrus, sangat masuk akal karena kepercayaan diri KPK tampil digdaya menunjukan kekuatan hukum dan keadilan bagi semua pihak.
"Kok sekarang loyo tak bertaring, lompat-lompat dari isu yang satu kepada isu korupsi yang lain tanpa kejelasan penanganan masalahnya," sambung Advokat PERADI ini.
Petrus meyakini bahwa saat ini masyarakat menanti harapan agar lembaga antirasuah tersebut mampu menangkal dirinya dari segala macam bentuk intervensi, termasuk intervensi dalam bentuk apapun termasuk kekuasaan.
"Kekhawatiran publik itu, karena mereka khawatir KPK akan dirusak oleh mentalitas pimpinan KPK yang hanya berorientasi pada materi dan hanya loyal kepada atasan atau pimpinan yang lebih tinggi, sehingga independensi KPK mudah diintervensim," katanya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, informasi yang menyebut bahwa Ketua KPK Firli Bahuri menerima suap dari Anies Baswedan untuk menutupi penanganan Formula E di DKI Jakarta adalah berita bohong atau hoaks.
Berita bohong yang diterima KPK termuat dalam akun Youtube dengan judul "Sri Mulyani Bongkar Semuanya, Ternyata Firli Bahuri Disuap Anies 2,3 Triliun untuk Tutupi Kasusnya".
"Dalam Informasi yang diunggah melalui media sosial YouTube mengutip pernyataan berbagai tokoh secara tidak utuh kemudian menambahkan narasi yang memuat informasi hoaks atau tidak benar," ujar Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu, 8 Maret 2023.[]