TAGAR.id, Singapura – Tiga kandidat dinominasikan pada Selasa, 22 Agustus 2023, untuk bersaing dalam pemilihan presiden (Pilpres) pertama yang diperebutkan di Singapura dalam lebih dari satu dekade minggu depan. Hal ini dikatakan oleh pejabat yang berkompeten di Negara Pulau itu.
Sementara peran tersebut sebagian besar bersifat seremonial, ada persyaratan ketat untuk posisi tersebut, yang secara resmi mengawasi cadangan keuangan negara kota itu dan memegang kekuasaan untuk memveto langkah-langkah tertentu dan menyetujui penyelidikan antikorupsi.
Presiden petahana, Halimah Yacob, yang mencalonkan diri pada 2017 akan segera mengakhiri masa jabatan enam tahunnya.
Para pejabat pemilu mengumumkan daftar kandidat terakhir untuk pemungutan suara 1 September setelah proses pencalonan formal pada Selasa (22/8).
Mantan menteri senior, wakil perdana menteri dan kepala bank sentral Tharman Shanmugaratnam, 66 tahun, dipandang sebagai calon terdepan.
Para pemilih di tempat pemungutan suara selama pemilihan umum Singapura, di tengah wabah Covid-19, di Singapura, 10 Juli 2020. (Foto: voaindonesia.com/REUTERS/Edgar Su)Ia mengundurkan diri dari Partai Aksi Rakyat (PAP) yang berkuasa menjelang pencalonannya untuk posisi nonpartisan itu.
Kandidat lain yang memenuhi syarat adalah Ng Kok Song, 75 tahun, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala investasi di GIC, Badan Negara Pengelola Cadangan Devisa Singapura.
Calon ketiga adalah pengusaha Tan Kin Lian, 75 tahun, mantan kepala eksekutif raksasa asuransi lokal NTUC Income, yang sebelumnya kalah dalam Pemilihan Presiden 2011.
Singapura mensyaratkan kandidat presiden untuk menjabat baik sebagai pegawai negeri senior atau kepala eksekutif sebuah perusahaan dengan ekuitas pemegang saham setidaknya 500 juta dolar Singapura (370 juta dolar AS).
Pemerintahan negara kota ini dijalankan oleh perdana menteri, saat ini Lee Hsien Loong, sementara presiden menjabat sebagai kepala negara dan tidak boleh berasal dari partai politik.
Presiden dapat memveto pengangkatan pejabat publik utama dan mengesahkan penyelidikan korupsi bahkan jika perdana menteri menolak melakukannya, meskipun dalam praktiknya hal ini jarang terjadi.
Mungkin yang paling penting, presiden juga berfungsi sebagai penjaga cadangan Singapura, yang hanya dapat digunakan dalam keadaan luar biasa, seperti pandemi Covid-19 dan krisis keuangan global 2009.
Pemerintah tidak mengungkapkan berapa besar cadangan untuk melindungi kepentingan nasional dan mencegah serangan spekulatif terhadap dolar Singapura.
"Ini cukup untuk sebagian besar keadaan. Cukup memberi kami dukungan substansial dalam anggaran setiap tahun," kata Perdana Menteri Lee dalam wawancara baru-baru ini ketika ditanya tentang besarnya cadangan itu. (ab/uh)/AFP/voaindonesia.com. []