TAGAR.id, Fukushima, Jepang – Perdana Menteri (PM) Jepang, Fumio Kishida, hari Minggu, 20 Agustus 2023, mengunjungi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima yang hancur akibat tsunami. PM Kishida mengatakan, pelepasan air limbah radioaktif yang akan diolah ke Samudera Pasifik tidak dapat ditunda.
PM Kishida mengatakan langkah pelepasan air limbah radioaktif yang akan diolah ke Samudera Pasifik itu aman tetapi pemerintahnya akan melakukan segalanya untuk mendukung komunitas nelayan dari dampak berpotensi akibat desas-desus yang merusak selama puluhan tahun berlangsungnya proyek itu.
Kishida melakukan perjalanan itu beberapa jam setelah kembali dari pertemuan puncak dengan Presiden AS, Joe Biden, dan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol, di tempat peristirahatan Presiden Amerika di Camp David, Maryland, AS.
Tangki penyimpanan untuk air olahan di PLTN Fukushima Daiichi yang lumpuh akibat tsunami di Kota Okuma, prefektur Fukushima, Jepang, 13 Februari 2021. (Foto: voaindonesia.com/Kyodo via Reuters)
Sebelum meninggalkan Washington pada hari Jumat, 18 Agustus 2023, PM Kishida mengatakan sudah waktunya untuk membuat keputusan tentang tanggal pelepasan air olahan, yang belum ditetapkan karena kontroversi seputar rencana tersebut.
Kishida pada hari Minggu, 20 Agustus 2023, meninjau langsung fasilitas penyaringan dan pengenceran air limbah dan bertemu dengan para eksekutif pabrik dan perusahaan. Dia mengatakan kepada wartawan bahwa dia sudah mendapat konfirmasi berupa komitmen mereka untuk melakukan pelepasan air secara aman.
“Hari ini saya melihat fasilitasnya, mendengar langsung dari penanggung jawab yang terjun di lapangan, dan mendapat konfirmasi tekad manajemen puncak TEPCO (Tokyo Electric Power Company). Kami menerima laporan langsung tentang upaya yang dilakukan untuk memastikan keamanan air yang diolah oleh perusahaan listrik ALPS yang akan dibuang ke laut,” kata Kishida.
Sejak mengumumkan rencana pelepasan air limbah nuklir ke laut dua tahun lalu, pemerintah Jepang telah menghadapi tentangan keras dari organisasi perikanan Jepang, yang khawatir tentang kerusakan lebih lanjut pada makanan hasil laut selagi mereka berjuang untuk pulih dari kecelakaan itu.
Kelompok-kelompok di Korea Selatan dan China juga telah menyuarakan keprihatinan, dan mengubahnya menjadi masalah politik dan diplomatik.
Pemerintah dan operator pembangkit listrik, Tokyo Electric Power Co. (TEPCO), mengatakan air itu harus dibuang karena PLTN itu harus dinon-aktifkan dan untuk mencegah kebocoran yang tidak disengaja dari tangki karena sebagian besar air masih terkontaminasi dan memerlukan pengolahan lebih lanjut.
Jepang telah memperoleh dukungan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk meningkatkan transparansi dan kredibilitas dan untuk memastikan rencana TEPCO memenuhi standar keamanan internasional.
Aktivis antinuklir mendesak Jepang membatalkan rencana membuang air limbah radioaktif PLTN Fukushima ke lautan. (Foto: abc.net.au/indonesian - ABC News/Yumi Asada)
Pemerintah Jepang juga telah meningkatkan kampanye yang mempromosikan keamanan rencana tersebut di dalam negeri dan melalui saluran diplomatik.
IAEA, dalam laporan akhir pada bulan Juli, menyimpulkan bahwa rencana TEPCO, jika dilakukan secara ketat seperti yang dirancang, akan menimbulkan dampak yang dapat diabaikan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, dan mendorong Jepang untuk melanjutkannya.
Sementara itu, China pada Kamis kembali mempertanyakan kemampuan operator pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang rusak menyusul laporan kebocoran pada selang yang digunakan untuk mengalirkan air limbah.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengomentari laporan tersebut pada jumpa pers hariannya. Dia mengatakan kemampuan perusahaan untuk membuang air dengan benar “diragukan.”
“China sekali lagi mendesak pihak Jepang untuk mengatasi keprihatinan yang sah dari komunitas internasional dan rakyat Jepang, untuk menghentikan rencana pelepasan air limbah itu. Sebaliknya, konsultasikan sepenuhnya dengan negara-negara tetangga secara tulus, dan tangani air yang terkontaminasi itu secara bertanggung jawab di bawah pengawasan internasional yang ketat,” ujar Wang.
Jepang berencana untuk mulai melepaskan limbah nuklir yang diolah dari pembangkit yang rusak akibat tsunami ke laut musim panas ini, tetapi rencana tersebut ditentang keras oleh para nelayan, penduduk setempat, dan negara-negara tetangga seperti China dan Korea Selatan. (lt/jm)/voaindonesia.com. []