Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menyebutkan tim asistensi hukum Kemenko Polhukam yang terdiri para pakar hukum, kepolisian dan kementeriannya menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi tidak diktator.
"Jadi jangan ada tuduhan Wiranto kembali ke Orba, Pak Jokowi diktator, enggak ada. Justru kehadiran ahli hukum ini membantu kami menjamin kami, bahwa kami bukan diktator. Kami hanya menegakkan hukum yang sudah kita sepakati bersama," kata Wiranto dikutip Antara, Kamis 9 Mei 2019.
Wiranto mengaku, meminta pendapat dari para ahli merupakan bentuk pemerintah mendengarkan masukan masyarakat, sehingga pembentukan tim pemantau dipastikan menjamin dan melindungi hak rakyat.
Jadi jangan ada tuduhan Wiranto kembali ke Orba, Pak Jokowi diktator, enggak ada.
"Bukan Pak Jokowi sewenang-wenang. Kalau kita enggak melaksanakan itu berarti enggak melindungi masyarakat, berarti kita yang melanggar hukum karena sudah ada kewenangan, ada tugas untuk mengayomi melindungi masyarakat," ungkapnya.
Tim asistensi hukum yang mulai bekerja pada Kamis 9 Mei 2019, membedah setiap aktivitas dan aksi yang dianggap mempengaruhi situasi ketertiban umum.
"Mereka akan membantu untuk melakukan evaluasi apakah aksi yang sekarang sudah meresahkan masyarakat, itu sudah termasuk kategori yang bagaimana, pasalnya pasal berapa, mau diapakan," tutur Wiranto. []
Baca juga:
- Wiranto dan Penyebar Isu Sesat di Media Sosial
- Hendropriyono Kasih Warning ke Rizieq Shihab
- Wiranto, Perjalanan dari Zaman Soeharto ke Jokowi
