Wiranto, Perjalanan dari Zaman Soeharto ke Jokowi

Menko Polhukam Kabinet Jokowi, Wiranto, menjadi perbincangan setelah melontarkan wacana terkait pembentukan Tim Hukum Nasional.
Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers seusai rapat koordinasi khusus (Rakorsus) tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (24/4/2019). Rakorsus tersebut membahas hal-hal penting terkait pascapemilu 2019. (Foto: Antara/Renald Ghifari)

Jakarta - Nama Menko Polhukam Wiranto menjadi perbincangan setelah melontarkan wacana terkait pembentukan Tim Hukum Nasional. Pendiri Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu dianggap masih lekat dengan ciri khas orde baru (orba), yang gemar merepresi rakyat lewat kebijakan-kebijakannya.

Wiranto memang salah satu tokoh orba. Sebelum reformasi bergulir, dia merupakan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pangab) terakhir, saat TNI dan Polri masih berada dalam satu tubuh ABRI.

Dia bahkan sempat dituding oleh mantan bawahannya, Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zein sebagai dalang kerusuhan Mei 1998. Wiranto dituduh memainkan peranan ganda dan isu propagandis saat masih menjabat sebagai Panglima ABRI.

Mendengar tudingan tersebut, Wiranto pun menantang Kivlan dan Prabowo Subianto melakukan sumpah pocong. Daripada menudingnya sebagai dalang kerusuhan Mei 1998.

Wiranto sejatinya bukan berasal dari keluarga militer. Dia merupakan anak keenam dari sembilan bersaudara. Ayahnya adalah seorang guru sekolah dasar bernama RS. Wirowijoto, sedangkan ibunya bernama Suwarsijah, berprofesi sebagai ibu rumah tangga.

Lahir di Yogyakarta, 4 April 1947, Wiranto kecil diboyong kedua orangtuanya ke Surakarta, saat masih berusia satu bulan, lantaran agresi tentara Belanda ke kota gudeg itu.

Presiden Joko WidodoPresiden Joko Widodo didampingi Menko Polhukam Wiranto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memberikan keterangan pers terkait penembakan pekerja Trans Papua di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/12/2018). Presiden mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban serta memerintahkan prajurit TNI dan Polri untuk mengejar dan menangkap seluruh pelaku dan menjamin pengerjaan jalan Trans Papua tetap berjalan dengan pengamanan petugas keamanan. (Foto: Antara/Wahyu Putro)

Menjalani kehidupan hingga remaja, Wiranto menamatkan pendidikan sekolah dasar hingga menengah di kota Surakarta. Dia melanjutkan pendidikan di Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang.

Usai lulus dari AMN pada tahun 1968, Wiranto memulai karier militernya di korps infantri. Merangkak dari bawah, hingga dipercaya menjadi ajudan Presiden Soeharto selama empat tahun, antara 1989-1993.

Sejak saat itu kariernya melesat lantas mulai menduduki jabatan-jabatan strategis, dari Kepala Staf Kodam Jaya, Pangdam Jaya, Pangkostrad, hingga KASAD. Wiranto kemudian ditunjuk oleh Presiden ke-1 Indonesia Soeharto menjadi Panglima ABRI (Pangab) pada tahun 1998.

Di tahun yang sama, Soeharto lengser dan era reformasi bergulir. Di bawah pemerintahan Presiden Habibie, istilah Pangab kemudian diganti menjadi Panglima TNI.

Pensiun dari dunia militer, Wiranto mulai menapaki langkah pertamanya di ranah politik praktis. Sebagai pemenang konvensi calon presiden Partai Golkar, dia melaju sebagai kandidat presiden dari partai beringin, berpasangan dengan Salahudin Wahid di Pemilu 2004. Pasangan ini kemudian kalah oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.

Wiranto yang kecewa lantaran gagal dalam ajang pemilihan presiden, kemudian membentuk partai politik baru, yakni Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Lewat partai besutannya itu, dia kembali melaju dalam ajang Pilpres 2009, sebagai calon wakil presiden mendampingi Jusuf Kalla yang maju sebagai calon presiden. Sayang, nasib baik masih belum berpihak. Wiranto kembali harus menelan kekalahan.

Pada pemilihan presiden periode berkutnya, yakni Pilpres 2014, Wiranto berniat untuk maju lagi sebagai calon presiden. Kali ini, pengusaha Harry Tanoesudibyo digandengnya sebagai calon wakil presiden. Namun keduanya memutuskan berpisah sebelum ajang kontestasi dimulai.

Hanura kemudian berubah arah mendukung pencapresan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dukungan berbuah kemenangan bagi pasangan capres-cawapres yang diusungnya.

Wiranto pun diminta untuk menyodorkan kader-kadernya untuk dipilih Presiden Joko Widodo untuk menjadi menteri di Kabinet Kerja periode 2014-2019. Wiranto lalu diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan saat presiden Jokowi melakukan reshuffle.

Pendidikan

SMA Negeri 4 Surakarta (1964)

Akademi Militer Nasional (1968)

Universitas Terbuka, Jurusan Administrasi Negara (1995)

Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Militer (1996)

STIE IPWIJA, Magister Manajemen (2006)

Universitas Negeri Jakarta, Doktor bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (2013)

Karier

Korps kecabangan infantri (1968)

Karoteknik Ditbang Pussentif (1983)

Kadep Milnik Pussentif (1984)

Kasbrigif-9 Kostrad(1985)

Waasops Kas Kostrad (1987)

Asops Kasdivif-2 Kostrad (1988)

Ajudan Presiden Republik Indonesia (1989-1993)

Kasdam Jaya (1993)

Pangdam Jaya (1994)

Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) (1996)

Baca juga:

Berita terkait