Ahok Vs Anies Soal Transparansi Anggaran DKI Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok angkat bicara mengenai kebijakan pengunggahan anggaran DKI Jakarta.
Mantan DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (Foto: Instagram/@basukibtp)

Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok angkat bicara mengenai kebijakan pengunggahan anggaran yang dapat dilihat masyarakat Jakarta melalui laman web apbd.jakarta.go.id. 

Hal itu dilakukan Ahok karena selama jadi gubernur, dirinya saat itu ingin warga Jakarta dapat mengoreksi rancangan anggaran di DKI Jakarta, berdasarkan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). 

"Itu (dokumen anggaran diunggah) sejak rancangan seingat aku. Sekalian publik bisa koreksi dari data musrenbang tingkat kecamatan," kata Ahok, Kamis, 31 Oktober 2019, seperti diberitakan Antara. 

Di buku 'Kebijakan Ahok' jelas kok bagaimana langkahnya.

Ahok mengakui telah menjelaskan soal sistem penganggaran yang sudah di terapkan selama memimpin Jakarta dalam buku berjudul "Kebijakan Ahok". 

Buku itu di tulis Ahok, ketika harus berada di Mako Brimob karena kasus penistaan agama. "Di buku 'Kebijakan Ahok' jelas kok bagaimana langkahnya," ujar Suami Puput Nastiti Devi. 

Kebijakan pengunggahan yang diterapkan Ahok dulu berbeda dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ini. Anies memilih tidak mengunggah rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 ke laman web apbd.jakarta.go.id.

Anies bersikap seperti itu karena jika diunggah dan dilihat publik akan menimbulkan keramaian.

"Justru karena ada masalah-masalah seperti ini yang menimbulkan keramaian, padahal tidak akan dieksekusi,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.

Anies memilih mengunggah dokumen anggaran setelah dokumen itu dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta.

Dia menyatakan akan lebih fokus untuk menyisir dan mengkoreksi anggaran itu secara internal sehingga data itu tak akan dibuka ke publik saat ini.

Ahok maupun Anies Baswedan menggunakan sistem e-budgeting. Sistem tersebut direncanakan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada 2013 melalui Peraturan Gubernur Nomor 145 tahun 2013.

Sistem tersebut kemudian dijalankan Basuki Tjahaja Purnama saat menjabat gubernur pada 2015. []  

Baca juga:

Berita terkait
Makna Upacara Tingkeban yang Dilakukan Ahok dan Puput
Ahok baru saja menggelar upacara Tingkeban atas kehamilan istrinya, Puput Nastiti Devi yang telah menginjak usia kadungan tujuh bulan.
Veronica Tan Makin Eksis Usai Cerai dari Ahok
Veronica Tan justru terlihat makin eksis dengan terobosan baru "Anak-Anak Rusun" usai bercerai dengan Ahok.
Ahok Ungkap Nama Bayi dalam Kandungan Puput
Ahok kini tengah menantikan kelahiran anaknya yang dikandung Puput Nastiti Devi. Pria asal Belitung itu sudah menyiapkan sebuah nama.
0
Ini Dia 10 Parpol Pendatang Baru yang Terdaftar di Sipol KPU
Sebanyak 22 partai politik (parpol) telah mengajukan permohonan pembukaan akun atau akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).