Tobasa - Masyarakat Adat Bius Raja Paropat-Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara, melakukan aksi damai di wilayah adat mereka, tepatnya di wilayah Talpe dan Batu Silali, Rabu 11 September 2019.
Aksi berjaga-jaga tersebut dilakukan sebagai upaya memperjuangkan wilayah adat mereka yang diklaim sebagai kawasan hutan negara. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sehari sebelumnya.
Mereka kembali menegaskan bahwa masyarakat menyambut baik rencana pembangunan jalan yang dilakukan, namun sebelumnya negara harus mengakui bahwa lahan tersebut adalah wilayah adat masyarakat adat Bius Raja Paropat Sigapiton
Pagi sekitar pukul 10.00 WIB, pihak Badan Otorita Danau Toba (BDOT) dengan dikawal aparat TNI dan Polri tetap melakukan inventarisasi tanaman yang berada di atas lahan yang akan dibangun jalan.
Adapun jalan yang akan dibangun akan menghubungkan The Caldera Toba Nomadic Escape yang berada di Talpe dengan Batu Silali, sepanjang 1.900 meter dengan lebar 18 meter.
Ketika masyarakat menanyakan tujuan inventarisasi tersebut kepada Dirut BODT, Arie Prasetyo, yang bersangkutan hanya diam seribu bahasa tanpa menghiraukan pertanyaan masyarakat.
Menjelang sore Buptai Tobasa Darwin Siagian, didampingi wakilnya Hulman Sitorus, dan jajaran pejabat Pemkab Tobasa menghampiri masyarakat. Namun sama halnya dengan Dirut BODT, bupati juga diam seribu bahasa dan meninggalkan masyarakat tanpa ada dialog apapun.
Kami tidak ikhlas jika pekuburan itu dipindahkan demi pembangunan jalan ini
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menggelar pertemuan dengan masyarakat dari tiga desa, yakni Desa Motung, Desa Sigapiton dan Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa di IT Del Laguboti, Kabupaten Tobasa pada Sabtu, 7 September 2019.
Pertemuan membahas pembukaan jalan di dalam lahan seluas 386,5 hektare yang akan dikelola oleh BODT untuk menjadi pusat pariwisata Danau Toba.
Pembukaan jalan ini menuai penolakan dari masyarakat karena jalan tersebut melewati daerah pekuburan dan juga perladangan masyarakat.
"Jadi permintaan kami, Pak, pekuburan itu jangan sampai dipindahkan. Kami tidak ikhlas jika pekuburan itu dipindahkan demi pembangunan jalan ini," ujar salah seorang warga dalam pertemuan itu, Togi Mangatas Butarbutar.
Mendengar permohonan itu, Luhut langsung dengan tegas akan menjamin bahwa masyarakat tidak akan dirugikan. Dia bahkan mengatakan bahwa tim appraisal dari Kementerian Keuangan akan turun untuk menghitung nilai tanaman masyarakat yang dilalui jalan yang akan dibuka.
Selain itu, jalan yang semula direncanakan melewati pekuburan akan digeser agar tidak melalui pekuburan tersebut. "Masyarakat tidak akan dirugikan. Saya jaminannya asal itu sesui aturan," ujarnya menanggapi permohonan masyarakat.[]
