UNTUK INDONESIA
Warga Tak Dapat Bansos, Pengamat Ini Kritisi Mensos
Pengamat politik, Ujang Komarudin mengkritik Menteri Sosial, Juliari Batubara soal ada warga yang belum mendapat bantuan sosial (bansos).
Warga Tangerang Selatan antre untuk mendapatkan bantuan sosial di Ciputat , Jumat, 24 April 2020. (Foto : Tagar/Alfi Dinilhaq).

Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengkritik ada warga yang tidak mendapatkan bantuan sosial (bansos). Menurutnya, bansos yang masih menjadi keluhan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 merupakan tugas besar bagi pemerintah untuk membenahinya.  

Ujang mengatakan jika Menteri Sosial, Juliari Batubara mengakui  ada masyarakat yang tidak mendapat jatah bansos, maka ia  dianggap tidak bertanggung jawab. "Bahaya jika Mensos mengakui dan membiarkan jika ada masyarakat yang berhak, tapi tidak menerima bansos," katanya saat dihubungi Tagar, Selasa, 28 April 2020.

Mensos harus bekerja lebih cekatan dalam menangani bansos yang masih menjadi permasalahan di kalangan rakyat tak mampu

Baca Juga: Mensos Juliari Akui Ada Warga yang Tak Terima Bansos 

Mantan Staf Khusus Ketua DPR ini mengkritisi sikap Mensos di tengah pandemi Covid-19. Menurut Ujang, Mensos Juliari harus bekerja lebih cekatan dalam menangani bansos yang masih menjadi permasalahan di kalangan rakyat tak mampu.

"Lalu juga bupati yang tak bisa bagikan beras karena dilarang Mensos, karena ada surat Mensos yang melarang bupati memberi bantuan ke penerima PKH. Jika tahu ada masyarakat yang tak menerima Bansos, seharusnya Mensos melakukan langkah-langkah gerakan dan evaluasi agar masyarakat tak mati kelaparan, " ucap Ujang.

Sudah pasti ada yang tidak terima. Makanya penyelesaiannya silakan Pemda yang atur.

Sebelumnya Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara menyatakan dari  bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah, pihaknya tidak bisa memastikan seluruh masyarakat bisa mendapatkannya. Bahkan, dia meyakini akan ada masyarakat yang tidak mendapatkan bansos. 

MensosMenteri Sosial Juliari Batubara usai membuka acara Sarasehan Kearifan Lokal Tahun 2019, di Hotel Mercure Surabaya, Rabu 4 Desember 2019. (Foto: Tagar/Adi Suprayitno)

Untuk itu, Juliari menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut kepada pemerintah daerah masing-masing. "Sudah pasti ada yang tidak terima. Makanya penyelesaiannya silakan Pemda yang atur. Sebenarnya dibicarakan antarwarga, dipimpin Ketua RW atau kepala desa bisa kok," katanya saat dihubungi Tagar, Senin, 27 April 2020.

Dia meminta, jika ada masyarakat yang mendapatkan bansos dengan jumlah berlipat ganda, maka disarankan jujur dan saling berbagi dengan sesama. Juliari kembalikan kepada jiwa kemanusiaan masing-masing warga.

Baca Juga: Sri Mulyani Evaluasi Penyaluran Bansos Covid-19

"Rakyat kita kan punya semangat gotong royong. Kalau yang sudah dapat, terus dapat lagi, dikasih ke yang belum dapat. Saya yakin dapat diselesaikan secara kekeluargaan di level warga, karena adat kita sudah seperti itu," ucap Juliari.[]

Berita terkait
Pemberian Bansos Tidak Merata, DPR Tegur Kemensos
Anggota Komisi VIII DPR Lisda Hendradjoni mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) untuk membagikan bansos merata di tengah pandemi corona Covid-19.
Bansos Covid-19 di Tangerang Selatan Sangat Terbatas
Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 bagi penduduk di Kota Tangerang Selatan yang terdampak pandemi virus corona sangat terbatas.
Data Bansos Tak Akurat, Anies: Tak Mungkin Sempurna
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akurasi data bantuan sosial (bansos) tak mungkin sempurna.
0
Hutan Bakau Lubuk Kertang di Langkat Dirusak 104 Pabrik Arang
Kelompok Tani dan Nelayan Lestari Mangrove di Langkat, Sumatera Utara, meminta petugas kepolisian menangkap pelaku pencurian kayu bakau.