Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akurasi data bantuan sosial (bansos) tak mungkin sempurna. Sebab itu ia menilai wajar jika sebagian data penerima bansos ditemukan tak tepat sasaran.
"Tentu saja tidak mungkin sempurna. Nggak mungkin," kata Anies Baswedan dalam jumpa pers di Balai Kota Jakarta, Rabu, 22 April 2020.
Salah satu ketidakuratan data penerima terjadi di di Kepala Gading Barat, Jakarta Utara. Beberapa warga di perumahan mewah mendapatkan paket bantuan berupa bahan dari PD Pasar Jaya.
Dalam data penerima yang tercantum dalam surat Keputusan Gubernur bertanggal 16 April 2020, ditemukan nama dengan pekerjaan PNS dan TNI aktif. Bahkan salah satu anggota DPRD DKI Jakarta Johny Simanjuntak juga tercantum sebagai penerima bansos.
Banyak orang miskin baru, banyak yang di-PHK, banyak yang tidak kerja lagi, dan itu dapat diperkirakan berapa persen nambahnya, ada datanya itu.
Sementara Indonesia Budget Center menilai kelompok penerima bansos paket sembako belum menyasar kelompok penduduk rentan lainnya yang juga terdampak pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta. Penyaluran bantuan paket sembako baru menyasar keluarga penerima bantuan sosial eksisting seperti data pemegang KJP Plus.
"Padahal kelompok lain seperti pekerja atau buruh yang PHK, maupun berhenti bekerja akibat Covid-19 butuh bantuan pemerintah. Untuk itu, diharapkan Pemprov DKI Jakarta memperluas pendataan penerima bansos dan mencover mereka melalui bansos sembako PSBB atau skema bantuan lainnya," kata Direktur Eksekutif IBC Roy Salam.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Gilbert Simanjuntak menyebut jika Anies ingin menerapkan PSBB harusnya sejak awal Gubernur mempersiapkan datanya. Hal ini karena Pemerintah harus meyalurkan bansos sebagai kompensasi kepada masyarakat terdampak PSBB.
"Banyak orang miskin baru, banyak yang di-PHK, banyak yang tidak kerja lagi, dan itu dapat diperkirakan berapa persen nambahnya, ada datanya itu," katanya.
Oleh karena itu, mantan Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia ini mengkritik cara Anies memimpin Pemprov DKI. Seorang pemimpin seharunya memelototi kerja anak buahnya di lapangan apalagi mengenai hajat hidup masyarakatnya. "Anda harusnya monitor di lapangan bukan sedikit-sedikit muncul di TV," katanya.
Lantaran masih banyak yang belum tepat sasaran, Anies mengatakan, pihaknya bertugas untuk memperbaharui data. Ia juga berjanji terbuka mengenai bantuan sosial yang menyasar 1,2 juta jiwa ini meski masih saja ada yang keliru.
"Bagian kita adalah mengkoreksi terus-menerus. Dari 1,2 juta ketemu 1,2,3 pasti (ada yang keliru). Jadi nggak usah ditutup-tutupi. Itu faktanya," tutur Anies.
