UNTUK INDONESIA
Warga Dairi Ungkap Kengerian Bila PT DPM Beroperasi
Rencana beroperasinya perusahaan pertambangan PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Kabupaten Dairi, Sumut, memunculkan rasa khawatir warga.
Banjir bandang yang menerjang tiga desa di Kabupaten Dairi, Selasa, 18 Desember 2018. (Foto: Tagar/Ist)

Dairi - Rencana beroperasinya perusahaan pertambangan PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Kabupaten Dairi, Sumut, memunculkan rasa khawatir warga terutama di daerah operasi perusahaan tersebut.

PT DPM sejauh ini sudah mempersiapkan sejumlah sarana prasana untuk menunjang kegiatan usaha mereka yang memang berdekatan dengan sejumlah desa di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, seperti di Desa Bongkaras, Desa Bonian dan Desa Pandiangan.

Warga di tiga desa itu kemudian mencoba menyampaikan kekhawatiran dan harapan mereka kepada pemerintah dan DPRD Dairi lewat sebuah pertemuan pada Senin, 7 September 2020.

Perwakilan warga didampingi aliansi non-government organization, yakni Yayasan Diakonia Peduli Kasih dan Perkumpulan Sada Ahmo melakukan rapat dengar pendapat dengan beberapa instansi difasilitasi Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani, seperti rilis yang disampaikan Rohani Manalu, Rabu, 9 September 2020.

Hodwin Hutasoit, salah seorang perwakilan warga Desa Pandiangan menyampaikan kekhawatirannya, karena Kabupaten Dairi berada di daerah patahan gempa, memiliki status swalayan bencana serta daerah dengan risiko tertinggi karena berada di patahan besar Sumut.

Hal sama disampaikan Ungkap Napitupulu, rekan Hodwin dari Desa Pandiangan. Warga kata dia, sangat takut jika kelak dam limbah PT DPM jebol seperti kejadian di Brasil.

"Kami sangat takut dengan potensi jebolnya dam limbah sangat tinggi. Karena tidak ada seorang pun yang bisa memastikan gempa bumi tidak terjadi selama PT DPM berproduksi selama 30 tahun ke depan," kata Ungkap.

Disebutkan, di negara lain seperti Brasil yang memiliki pengawasan tambang begitu ketat dan dengan teknologi tinggi, masih saja mengalami jebolnya dam limbah yang menumpahkan zat kimia beracun dan menewaskan ratusan orang.

"Lalu bagaimana dengan nasib Dairi yang berada di jalur patahan gempa?" tutur Ungkap diamini Hodwin.

Warga mempertanyakan apakah sudah ada kajian risiko pertambangan di wilayah rawan gempa. Warga kemudian meminta terkait dokumen tersebut jika memang sudah ada.

"Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah karena keselamatan masyarakat dari risiko bencana di wilayah tambang harus menjadi prioritas," tukas Ungkap.

Merespons itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dairi, Sahala Tua Manik menyebut, pihaknya hanya memiliki kajian risiko bencana alam di Kabupaten Dairi.

“Kami hanya memiliki kajian risiko bencana alam secara umum di Kabupaten Dairi. BPBD belum mendapatkan dokumen kajian risiko kegiatan pertambangan PT DPM di wilayah patahan gempa dan rawan bencana," kata Sahala.

Seharusnya Dinas Pertanian fokus dalam perbaikan persawahan dan lahan yang rusak di areal pertambangan akibat banjir bandang

Parningotan Siburian, perwakilan warga lainnya kemudian mempertanyakan kepada Dinas Pertanian, soal surat nomor: 520/1722/X/2019 tertanggal 15 Oktober 2019, yang menyebut kondisi lahan di sekitar lokasi kegiatan pertambangan seng dan timbal PT DPM, sebagian besar kurang produktif.

Warga Dairi Soal PT DPMSalah seorang perwakilan warga Kecamatan Silima Punggapungga, Kabupaten Dairi menyampaikan keresahan mereka atas kehadiran PT DPM, di hadapan Ketua DPRD Sabam Sibarani, Senin, 7 September 2020. (Foto: Tagar/Ist)

Menurut Parningotan, warga sangat menyayangkan Dinas Pertanian menerbitkan surat tersebut dan juga mempertanyakan lahan mana yang dimaksud oleh Dinas Pertanian.

Ditimpali oleh Saudur Sitorus, mewakili petani perempuan mengatakan, jika status lahan tidak produktif seharusnya Dinas Pertanian membuatnya menjadi produktif sesuai dengan cita-cita Dairi Unggul dalam hal pertanian dan bukan justru untuk kepentingan pertambangan.

Warga meminta agar surat yang dikeluarkan Dinas Pertanian segera dicabut.

"Seharusnya Dinas Pertanian fokus dalam perbaikan persawahan dan lahan yang rusak di areal pertambangan akibat banjir bandang 18 Desember 2018 lalu," kata Saudur.

Menjawab itu, Kepala Dinas Pertanian Efendi Berutu menyebut, surat tersebut dikeluarkan di masa kepala dinas sebelumnya. Surat diterbitkan sesuai dengan pengajuan PT DPM.

"Dikeluarkan hasil rekomendasi oleh tim kelompok kerja dengan apa dilihat sesuai di lapangan. Mungkin yang dilihat saat tidak produktif, maka diputuskan tidak produktif. Tapi mungkin ada kepentingan lain yang pemerintah anggap penting, sehingga kami harus memberi rekomendasi berdasarkan situasi yang ada," kata Efendi.

Lebih jauh warga menyampaikan kepada pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) agar menjamin dan mempertahankan ketersediaan air bersih dan layak minum kepada seluruh masyarakat di wilayah yang akan terdampak akibat aktivitas PT DPM.

Apalagi sepengetahuan warga, sumber air di pusat tambang yakni di Dusun Sopokomil, merupakan sumber air minum dan irigasi untuk ribuan warga di delapan desa.

Keterangan Jakson Sihombing dari pihak PDAM, menyebut sumber air di Lae Puccu, Dusun Sopokomil, Desa Longkotan berjarak 250 meter dari mulut terowongan PT DPM.

PDAM pernah diajak oleh PT DPM untuk memberikan akses air minum ke perumahan PT DPM. Namun selama ini PDAM tidak mengetahui apakah PDAM dimasukkan dalam komisi penilai Amdal PT DPM.

Kondisi lainnya yang menjadi kekhawatiran warga, seperti disampaikan Ungkap Napitupulu, adalah soal pasokan listrik.

Saat ini saja kondisi kebutuhan listrik di Kecamatan Silima Pungga-Pungga masih terbatas, di mana masih ada desa tak dialiri listrik dan seringnya terjadi pemadaman listrik di daerah tersebut.

Konon lagi dengan kehadiran PT DPM yang hampir dipastikan membutuhkan pasokan listrik yang lebih besar.

Warga resah, kondisi ini akan membuat ketersediaan listrik untuk kebutuhan produksi terganggu, misalnya untuk pengawetan daging buah durian, pembuatan tempe dan tahu, dan lainnya.

Pihak PT PLN melalui Assifa menyebut, seringnya pemadaman listrik di Kecamatan Silima Pungga-Pungga karena faktor terganggunya kabel listrik akibat jatuhnya pohon.

Dia juga mengakui nantinya kebutuhan listrik untuk PT DPM akan disediakan PLN.[]

Berita terkait
Lima Warga Dairi Terkonfirmasi Positif Covid-19
Lima warga Kabupaten Dairi, Sumut, sesuai hasil swab terkonfirmasi positif terpapar Covid-19. Mereka, empat laki-laki dan satu perempuan.
PT DPM Dairi Target Berproduksi Mulai Tahun 2022
PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, menargetkan akan memulai produksi penambangan seng pada tahun 2022.
Wabup Dairi Lantik Dua Pimpinan OPD Hasil Impor
Dua orang ASN dari luar Kabupaten Dairi, berhasil menduduki posisi sebagai pimpinan OPD di Pemerintahan Kabupaten Dairi, Sumut.
0
Jika Terlibat Bentrok, Mahasiswa UNM Kena Sanksi
Universitas Negeri Makassar (UNM) akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku bagi mahasiswa yang terlibat Demo bentrok.