UNTUK INDONESIA
PT DPM Dairi Target Berproduksi Mulai Tahun 2022
PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, menargetkan akan memulai produksi penambangan seng pada tahun 2022.
Penyerahan bantuan ambulance oleh PT DPM ke Pemkab Dairi (Foto: Tagar/istimewa)

Dairi - PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, menargetkan akan memulai produksi penambangan seng pada tahun 2022 mendatang.

Saat ini, PT DPM dalam proses tahapan pengerjaan konstruksi tambang. Selain pekerjaan fisik, juga tengah diproses perubahan (addendum) dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Kami saat ini sedang tahap konstruksi. Selama kurun waktu 20 tahun sejak 1998, kami melalui tahap eksplorasi, persiapan. 

Hal itu dikatakan Manager External Relation PT DPM, Holy Nurrachman melalui Humas Coorporate Social Responsibility (CSR), Budianto Situmorang ssaat dikonfirmasi di kantornya Jalan Runding Kelurahan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang, Jumat 4 September 2020.

Budianta memaparkan, pekerjaan konstruksi saat ini diantaranya pembangunan jalan, pembuatan mulut tambang berukuran 10 x 20 meter, serta lokasi pembuangan limbah.

“Kami saat ini sedang tahap konstruksi. Selama kurun waktu 20 tahun sejak 1998, kami melalui tahap eksplorasi, persiapan. Saat ini tahap membangun sektor tambang Parongil (Kecamatan Silima Pungga-Pungga),” kata Budianto.

Sementara Amdal, sesuai dengan perkembangan kondisi, tengah diproses addendumnya. Terdapat tiga hal dalam addendum dimaksud, yaitu terkait gudang bahan peledak, portal (mulut tambang) serta TSF (lokasi limbah).

“Tahun 2005 kami sudah mendapatkan Amdal. Tetapi dengan kondisi Indonesia hari ini, kami disampaikan dalam peraturan itu, kami ada addendum Andal. Ada tiga poin. Gudang handak, sementara hari ini di lokasi APL (Areal Penggunaan Lain). Portal, seharusnya dua menjadi tiga titik, serta TSF,” papar Budianto.

Budianto menambahkan bahwa deposit seng yang ada di Kabupaten Dairi, kualitas terbaik di dunia. Jika dapat ditambang, dipastikan mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui CSR.

“Itu starting poin (nilai awal), is the best (terbaik) di dunia. Saya sudah bekerja di beberapa perusahaan lain, deposit di Dairi yang terbaik. Ini yang perlu kita pahami bersama, bagaimana PT DPM memiliki pemahaman yang sama dengan masyarakat, memanfaatkan itu. Memajukan kemandirian ekonomi, sosial dan lingkungan,” sebut Budianto.

Dilanjutkan Budianto, kendati belum berproduksi, PT DPM komitmen dengan pengembangan masyarakat melalui delapan pilar yang telah mereka tetapkan. Pilar itu, pendidikan, kesehatan, sektor ril tenaga kerja, pemberdayaan warga lokal, sosial budaya, partisipasi publik, infrastuktur dan kelembagaan.

Beberapa bantuan bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, direalisasikan berkelanjutan hingga saat ini. Dicontohkan, bantuan peralatan laptop dan infocus di beberapa SD, SMP, SMA di Parongil. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) melalui Puskesmas.

Pembagian Sembako. Bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dan ambulance, terkait penanganan Covid-19. Demikian halnya dengan melakukan perbaikan jalan desa, pembuatan saluran irigasi, akses jalan desa terpencil dan prasarana air bersih desa terpencil.

“Walau belum produksi, DPM berkontribusi. Titik pokok kami pertama adalah sektor tambang. Desa Tuntung Batu, Longkotan, Bonian, Bongkaras dan Kelurahan Parongil. Itu mindset perusahaan. Desa Polling Anak-anak, menjadi jalur transportasi. Jika sudah berproduksi, kontribusi pasti meluas ke wilayah lainnya,” papar Budianto.

Sementara terkait sengketa lahan dengan masyarakat yang beberapa waktu lalu mencuat, rekan Budianto, Ansori Barus mengatakan telah diselesaikan. Kepada masyarakat telah diberikan tolak cangkul (uang pengganti pengelolaan lahan). Sebagian, sedang proses pembayaran.

“Tidak ganti rugi, karena di kawasan hutan. Ketika ada ganti rugi, itu pidana. Makanya disepakati tolak cangkul,” kata Ansori.

Ansori menambahkan, luas areal PT DPM di Kabupaten Dairi, sesuai kontrak karya, sekitar 24 ribu hektar. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sekitar 53 ribu hektar.

Ditambahkan, PT DPM tidak memungkiri adanya dampak negative investasi, terlebih tambang. Karenanya, manajemen PT DPM menyatakan siap menerima kritik dan saran agar keberadaan DPM lebih dirasakan masyarakat, serta mengurangi dampak negatif. []

Berita terkait
Wabup Dairi Lantik Dua Pimpinan OPD Hasil Impor
Dua orang ASN dari luar Kabupaten Dairi, berhasil menduduki posisi sebagai pimpinan OPD di Pemerintahan Kabupaten Dairi, Sumut.
Pasar di Dairi Telantar, Warga Desa Minta Mengelola
Areal pasar atau pekan di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Sumut, tidak berfungsi dan telantar.
Ancaman Kerusakan Ekologi Dairi atas Hadirnya PT DPM
GKPPD menggelar diskusi tentang pertambangan dan ancaman kerusakan ekologi di Dairi, Sumut.
0
Tiga Warga Purworejo Edarkan Pil Koplo di Kulon Progo
Polres Kulon Progo menangkap empat orang setelah mengedarkan pil koplo. Tiga di antaranya warga Purworejo, Jawa Tengah.